LINTASJATIM.com, Banyuwangi – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat daerah mengantongi izin Presiden sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.
Dikutip dari detikJatim.com, pernyataan itu disampaikan Michael menanggapi pidato Presiden Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sempat menyoroti sejumlah pejabat daerah yang tidak hadir karena berada di luar negeri.
“Sudah saya cek semua kehadiran di sini, kalau ada yang tidak hadir saya meyakini ada pekerjaan yang lebih penting. Atau, bisa juga sedang ke luar negeri. Itu yang keluar negeri walaupun pejabat di daerah sekarang harus izin Presiden ke menteri dalam negeri. Sudah izin belum itu? Ayo cek,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyinggung pentingnya transparansi anggaran perjalanan dinas di tengah kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah.
“Perlu dicek juga itu, anggarannya pakai uang siapa? Pribadi atau uang negara,” kata Prabowo.
Menanggapi hal itu, Michael menilai aturan izin kepada Presiden merupakan bentuk kepatuhan dan etika pejabat publik dalam menggunakan anggaran negara, khususnya untuk perjalanan luar negeri.
“Kalau saya, sejak menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD di Banyuwangi tidak pernah ke luar negeri. Peringatan itu khusus daerah yang sering ke luar negeri,” ujar Michael.
Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi tersebut menegaskan perjalanan luar negeri seharusnya dilakukan hanya untuk kepentingan strategis, seperti kerja sama daerah, bukan sekadar agenda seremonial.
“Kepala daerah memang tidak perlu perjalanan ke luar negeri kecuali ada kerja sama. Saya sangat setuju kalau izin ke Presiden dulu sebagai pemberitahuan dan kepatutan,” katanya.
Michael juga menilai kebijakan izin Presiden dapat menjadi kontrol agar pejabat daerah lebih berhati-hati sebelum melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Dengan izin Presiden, kepala daerah tidak main-main kalau perjalanan ke luar negeri. Ya, seringnya kepala daerah akan berpikir kalau mau ke luar negeri,” lanjutnya.
Menurutnya, situasi ekonomi nasional saat ini menuntut seluruh pejabat daerah memiliki rasa kepatutan dan lebih bijak dalam menggunakan anggaran pemerintah.
