LINTASJATIM.com, Banyuwangi – Untuk kelima kalinya secara beruntun Banyuwangi meraih posisi terbaik sejak 2020-2024 tingkat nasional dari 1617 anggota dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
Penghargaan diserahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM RI Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra, M.Y. Bramuda, di Jakarta, pada Kamis (22/8/2024).
Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas 7 aspek meliputi organisasi, SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi serta pengembangan JDIH dan 32 indikator.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan keterbukaan informasi publik, agar masyarakat bisa mengakses semua produk hukum daerah dengan cepat dan mudah.
“JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi. Diantaranya, inovasi e-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah dan juga memiliki pelayanan bagi kelompok disabilitas dengan program “Jalan Desaku Wangi” (Jasa Pelayanan Hukum bagi kelompok Disabilitas Banyuwangi).
