LINTASJATIM.com, Bondowoso – Aliansi Eksekutif Bondowoso (AEB) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bondowoso menggelar refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (28/10/2026).
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari program populis, stabilitas harga kebutuhan pokok, persoalan lingkungan, hingga keterlibatan militer dalam ranah sipil.
Kegiatan ini dihadiri Koordinator Daerah AEB, Ahmad Nawawi; Koordinator Wilayah Keresidenan Tapal Kuda BEM Nusantara Jawa Timur, Alfin Maulana; Presiden Mahasiswa Universitas At-Taqwa, Fionaldo Alfindani; serta delegasi BEM se-Bondowoso.
Dalam forum tersebut, Ahmad Nawawi menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan perlu diukur berdasarkan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat, bukan sekadar program yang telah dicanangkan.
“Dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum evaluasi dan pembuktian janji kepada rakyat. Pemerintah harus memastikan harga kebutuhan pokok terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan mudah diakses, serta kebebasan berpendapat terlindungi,” ujar Ahmad Nawawi.
Soroti Program Populis dan Harga Pangan
Dalam mengevaluasi program populis, AEB menilai pemerintah perlu memastikan ketepatan sasaran, manfaat yang terukur, dan keberlanjutan anggaran.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa mendorong agar pelaksanaannya disertai jaminan keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat.
Menurut AEB, keberhasilan program harus dibuktikan melalui peningkatan kualitas hidup penerima manfaat. Pemerintah juga perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan menindaklanjuti setiap temuan penyimpangan.
Selain itu, mahasiswa menyoroti stabilitas harga bahan pokok. Mereka menilai kebijakan pangan harus mampu menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen sekaligus memastikan petani memperoleh harga jual yang layak.
Upaya tersebut, menurut AEB, perlu didukung penguatan produksi, kelancaran distribusi, dan pengawasan pasar agar kebijakan pangan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
Desak Penguatan Perlindungan Lingkungan
Persoalan ekologi juga menjadi bagian dari evaluasi mahasiswa. Pembahasan difokuskan pada kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
AEB mendorong agar upaya penanganan karhutla disertai pengawasan di kawasan rawan kebakaran, evaluasi kepatuhan pemegang izin, pemulihan ekosistem, serta perlindungan masyarakat yang terdampak asap.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya penegakan hukum secara transparan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran dan melanggar ketentuan yang berlaku.
Bagi AEB, penanganan persoalan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui operasi darurat. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan dan memastikan pemulihan lingkungan berjalan secara berkelanjutan.
Ingatkan Risiko Militerisme di Ranah Sipil
Isu lain yang menjadi sorotan adalah keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan di kementerian dan lembaga sipil.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyinggung Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang TNI yang mengatur perluasan jabatan sipil tertentu yang dapat diduduki prajurit aktif.
Kebijakan tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan ketat agar tidak mengaburkan batas kewenangan antara institusi militer dan sipil.
Presiden Mahasiswa Universitas At-Taqwa, Fionaldo Alfindani, mengingatkan pentingnya menjaga supremasi sipil, profesionalisme TNI, dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Ia juga menekankan bahwa aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang disampaikan secara damai harus direspons melalui dialog dan keterbukaan pemerintah.
Menurut Fionaldo, penguatan peran lembaga negara harus tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Mahasiswa Minta Evaluasi Kebijakan Konkret
Sementara itu, Koordinator Wilayah Keresidenan Tapal Kuda BEM Nusantara Jawa Timur, Alfin Maulana, mendesak pemerintah menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut melalui kebijakan yang konkret, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Pernyataan sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam menjaga kehidupan demokrasi. Kami berdiri bersama masyarakat yang menginginkan keadilan ekologis, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, kestabilan harga kebutuhan pokok, serta perlindungan hak asasi manusia,” tegas Alfin.
Melalui refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, AEB bersama BEM se-Bondowoso mendorong evaluasi kebijakan yang terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk di tingkat daerah.
Mahasiswa menilai kesejahteraan rakyat, kelestarian lingkungan, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, dan perlindungan demokrasi harus menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja pemerintahan.
