LINTASJATIM.com, Gresik – Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sidayu didatangi puluhan kepala Desa (Kades) di Kabupaten Gresik. Para kades itu protes lantaran tagihan listrik warganya membengkak.
Para pimpinan desa tersebut meluruk kantor PLN sekitar pukul 14.25 Wib. Aksi itu dipimpin langsung oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim.
Menurut mereka, membengkaknya tagihan listik membuat warga terpaksa harus membayar menggunakan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Padahal semestinya bantuan itu digunakan untuk kebutuhan pangan.
“Warga sampai menggunakan BLT untuk membayar listrik. Harusnya kan buat beli kebutuhan pokok ini langsung habis buat bayar tagihan listrik,” jelasnya.
Nurul Yatim mengatakan, ada kenaikan tagihan listik khususnya pelanggan di atas 900 Kwh. Warga yang menyampaikan keluhannya bervariasi. Ada yang biasanya tagihan Rp 200 ribu tiba-tiba tagihan yang keluar sebesar Rp 400 ribu.
“Kami selalu ditanyai warga. Karena itu, kita datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi warga,” kata Nurul yang juga Kades Baron Kecamatan Dukun ini.
Sementara itu, I Putu Andhi Martasena Manajer Unit Layanan Pelanggan Sidayu menjelaskan, kenaikan tersebut tidak hanya di Gresik saja tapi juga terjadi di seluruh Indonesia.
“Kenaikan itu sejak pandemi Covi-19. Tagihan ditentukan dengan skema perhitungan rata-rata pemakaian tiga bulan terakhir,” terang Putu Andhi.
Dengan skema ini, lanjut Putu, lonjakan yang melebihi 20 persen akan ditagihkan pada Juni sebesar 40 persen dari selisih lonjakan, dan sisanya dibagi rata tiga bulan pada tagihan berikutnya.
Selama pandemi, petugas yang mencatat meteran listik juga tidak keliling ke rumah-rumah pelanggan. Putu berharap semua kepala desa mampu memberikan penjelasan kepada warga khususnya kades yang ada di Gresik.
