LINTASJATIM.com, Sidoarjo – Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 harus didukung penuh oleh pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Heru Sulton menyayangkan jika anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19 hanya dibebankan kepada Desa.
Apalagi dengan munculnya Perbup Sidoarjo nomor 39 tahun 2020 yang seolah-olah program baru tetapi anggarannya dibebankan kepada desa.
“Jika penerapan PSBB tahap III ini berbasis desa, maka Pemkab juga semestinya melakukan suppoting anggaran ke desa sebagaimana kebutuhan yang ada dalam konsep kampung tangguh,” ujar Heru Sulton saat dikonfirmasi awak media.
Lebih jauh Heru menjelaskan, sejak ditetapkannya Covid-19 ini sebagai Pandemi, desa sudah banyak memangkas anggaran kegiatan pemberdayaan dan pembangunan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
Masih kata Heru Sulton, adanya bantuan dari Pemkab Sidoarjo yang katanya sejumlah 3 juta per RW untuk 15 hari selama PSBB tahap III, tidaklah cukup.
“Untuk Transport Linmas saja sudah tidak cukup itu. Misal, ada 2 RW di Desa itu, berarti menerima Rp. 6.000.000,- , Per orang Linmas Rp. 75.000,- , dikalikan 4 orang (tiga shift) dikalikan lagi minimal 2 portal. Ada 8 orang Linmas per hari, dikalikan Rp. 75.000,- dikalikan lagi 15 hari, sudah ndak cukup itu,” tutur Heru.
Sebagimana diketahui, kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Zona merah Covid-19.
“Kami berharap ada langkah-langkah kongkrit dari Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi Pandemi Covid-19 ini. Jika PSBB tahap III diserahkan ke Desa, maka support anggaran juga harus diserahkan ke desa, sesuai kebutuhan dalam konsep Kampung Tangguh yang ada di Perbup nomor 39 tahun 2020 itu,” pungkas Heru Sulton.
