LINTASJATIM.com, Gresik – Dugaan keterlibatan oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam kasus pembuatan blangko KTP untuk praktik joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dibenarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik.
Dikutip dari beritaJatim.com, oknum tersebut disebut merupakan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang bertugas di wilayah Kecamatan Menganti.
Dugaan itu muncul setelah Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan kasus terkait penggunaan identitas palsu dalam pelaksanaan UTBK.
Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro, mengatakan pemerintah daerah akan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan.
“Oknum PPPK tersebut staf Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang bertugas di Kecamatan Menganti,” kata Agung, Minggu (10/5/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, terlebih jika berkaitan dengan tindak pidana.
“Tentunya ada tindakan tegas bagi oknum PPPK yang terlibat kasus ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Gresik, Hari Syawaludin, menyebut pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kami menunggu hasil penyelidikan dari aparat karena ranahnya sudah berhubungan dengan hukum,” tutur Hari.
Kasus dugaan pemalsuan identitas untuk kebutuhan joki UTBK menjadi perhatian publik karena dinilai mencederai sistem seleksi masuk perguruan tinggi. Polisi saat ini juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam penyediaan dokumen identitas palsu tersebut.
