LINTASJATIM.com, Bandung – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII se-Indonesia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum membongkar jaringan bandar, pemodal, hingga aktor intelektual di balik praktik judi online (judol) dan peredaran narkotika.
Mereka menilai pemberantasan kejahatan tidak boleh hanya menyasar pelaku di tingkat bawah, tetapi harus mampu menjangkau pihak-pihak yang mengendalikan jaringan dan menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut.
Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap bersama yang dikeluarkan di Bandung, Rabu (18/11/2026). Dalam pernyataan tersebut, PB PMII mengusung seruan, ‘Negara Jangan Hanya Menangkap Pemain, Bongkar Bandar dan Rampas Keuntungan dari Tindak Kejahatannya!’
PB PMII menilai judi online dan peredaran narkotika bukan lagi sekadar persoalan kriminalitas biasa. Kedua praktik tersebut telah berkembang menjadi persoalan struktural yang berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, ketahanan keluarga, serta masa depan generasi muda.
Judi online dinilai telah menjerat masyarakat dalam lingkaran kecanduan, utang, kemiskinan, pinjaman ilegal, hingga konflik sosial. Sementara itu, peredaran narkotika terus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan generasi bangsa.
Di sisi lain, PB PMII menyoroti pola pemberantasan kejahatan yang dinilai belum menyentuh aktor utama di balik jaringan tersebut. Penindakan terhadap pelaku di lapangan harus diikuti dengan upaya mengungkap bandar dan pemodal yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas ilegal.
“Bagi kami, pemberantasan kejahatan tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku, negara harus berani menelusuri sumber kekayaan, membongkar jaringan pendanaan, memutus aliran keuntungan, serta merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana melalui mekanisme hukum yang berkeadilan,” demikian salah satu penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.
Dalam upaya memperkuat pemberantasan kejahatan ekonomi, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia turut menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Mereka mengapresiasi perkembangan pembahasan regulasi tersebut yang telah menjadi RUU inisiatif DPR RI. Namun, PB PMII memberikan catatan agar tindak pidana perjudian online diatur secara tegas sebagai salah satu sasaran perampasan aset.
Menurut mereka, regulasi tersebut tidak cukup hanya kuat secara normatif, tetapi juga harus mampu menjangkau sumber kekayaan pelaku kejahatan sekaligus membongkar ekosistem yang menopang praktik ilegal.
Atas dasar itu, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, DPR RI, dan aparat penegak hukum.
Pertama, mendukung aparat penegak hukum membongkar jaringan bandar, pemodal, dan aktor intelektual di balik kejahatan, bukan hanya menindak pelaku di tingkat bawah.
Kedua, mendukung DPR RI dan pemerintah memperkuat ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika, termasuk aset yang dikuasai bandar, pemodal, dan jaringan peredaran narkotika.
Ketiga, mendesak DPR RI memasukkan tindak pidana perjudian online secara tegas sebagai salah satu sasaran perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana.
Keempat, meminta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang telah dirampas negara agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.
Kelima, mendesak DPR RI membuka ruang partisipasi publik yang bermakna bagi organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Keenam, meminta Kementerian Keuangan RI mengevaluasi tata kelola fiskal secara menyeluruh agar berjalan secara adil.
Ketujuh, mendesak aparat penegak hukum memberantas praktik pertambangan ilegal.
Kedelapan, meminta pemerintah pusat memulihkan kerusakan hutan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus menindak tegas para pelaku kejahatan lingkungan.
Selain menyampaikan delapan tuntutan tersebut, PB PMII menegaskan pemberantasan judi online dan narkotika tidak cukup dilakukan melalui pernyataan sikap, demonstrasi, maupun kampanye digital.
Organisasi mahasiswa tersebut berencana mendorong advokasi kebijakan nasional melalui konsolidasi organisasi, penyusunan kajian akademik, audiensi dengan DPR RI, edukasi publik, serta pengawalan proses legislasi RUU Perampasan Aset.
Melalui langkah tersebut, PMII ingin mengambil peran lebih luas, tidak sekadar menjadi organisasi mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga memberikan rekomendasi dan solusi melalui kajian serta pengawalan kebijakan publik.
Meski mendorong penguatan kewenangan perampasan aset, PB PMII mengingatkan agar instrumen hukum tersebut tidak menjadi alat kesewenang-wenangan negara.
Setiap proses perampasan aset harus berlandaskan hukum, menjamin hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Melalui pernyataan sikap tersebut, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia berharap negara memperkuat penegakan hukum yang tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang mengendalikan dan menikmati keuntungan dari tindak kejahatan.
Pernyataan tersebut ditutup dengan penegasan komitmen PMII terhadap keadilan sosial, kedaulatan hukum, dan masa depan generasi bangsa.
‘Negara jangan hanya menangkap pemain, bongkar bandar dan rampas keuntungan kejahatannya!’
PMII untuk Indonesia. Bebas judi online dan narkoba, menuju demokrasi yang berkeadilan.





