LINTASJATIM.com, Bandung – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menegaskan komitmennya menjaga independensi dan sikap kritis organisasi meski membuka ruang dialog dengan pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan menjelang Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Bandung, Jawa Barat, pada 19–24 November 2026.
Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, mengatakan komunikasi dengan pejabat negara tidak boleh dimaknai sebagai bentuk kedekatan yang menghilangkan daya kritis organisasi.
Menurutnya, gerakan mahasiswa harus mampu membangun hubungan dialogis dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi dalam menjalankan fungsi kontrol.
“Kita mempraktikkan critical engagement, bukan oposisi buta yang menolak segala hal tanpa solusi, tetapi juga bukan kelompok yang bisa dikooptasi oleh kekuasaan,” kata Shofiyulloh Cokro, Minggu (15/11/2026).
Ia menilai gerakan mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik atau kemarahan terhadap kebijakan pemerintah. Kritik tersebut harus disertai gagasan dan solusi, tanpa terjebak dalam kepentingan kekuasaan.
“Gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak menjadi sekadar ruang gema kemarahan tanpa jalan keluar, maupun menjadi stempel pembenaran kekuasaan,” jelasnya.
Penegasan tersebut menjadi salah satu pesan utama menjelang Muspimnas PMII 2026 yang mengusung tema ‘Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045’.
Dalam forum nasional tersebut, PB PMII mengundang sejumlah pejabat negara, di antaranya Presiden Prabowo Subianto, pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Undangan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi antara organisasi mahasiswa dan pemerintah. Meski demikian, PB PMII menegaskan keterbukaan terhadap dialog tidak berarti mengesampingkan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara.
Selain membahas independensi gerakan mahasiswa, Muspimnas 2026 juga akan mengangkat gagasan mengenai konsep negara kesejahteraan. Shofiyulloh menegaskan, kesejahteraan masyarakat tidak cukup diwujudkan hanya melalui penyaluran bantuan sosial.
“Negara kesejahteraan ala Indonesia bukan sekadar negara penyalur bantuan sosial, melainkan negara yang menjamin kedaulatan ekonomi rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang setara, perlindungan sosial yang bermartabat, serta keadilan antargenerasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Steering Committee Muspimnas 2026, Acep Jamaludin, menjelaskan bahwa salah satu hasil yang ditargetkan dari kegiatan tersebut adalah penyusunan buku rekomendasi bagi pemerintah dan parlemen.
Muspimnas PMII 2026 dijadwalkan berlangsung di tiga lokasi di Jawa Barat, yakni Gedung Merdeka, Taman Braga, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat.
Panitia mencatat sebanyak 300 cabang dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dari seluruh Indonesia telah mendaftar. Adapun sekitar 34 cabang lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi. (Rif)





