LINTASJATIM.com, Bandung – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendorong Indonesia memperkuat kemandirian teknologi agar tidak hanya menjadi pasar bagi industri digital global, tetapi juga mampu menguasai teknologi dan data sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Gagasan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, M. Shofiyulloh Cokro, saat membuka Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Dalam forum tersebut, Shofiyulloh memaparkan visi negara kesejahteraan ala Indonesia dengan menjadikan amanat konstitusi sebagai landasan pembangunan. Visi tersebut bertumpu pada tiga agenda utama, yakni pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi digital.
Pada sektor ekonomi digital, PMII menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja digital, pengemudi transportasi daring, hingga generasi muda yang berpotensi terdampak otomatisasi dan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Menurut PMII, transformasi digital nasional harus diarahkan pada penguatan kapasitas teknologi dalam negeri. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mendorong Danantara Indonesia menjadi lokomotif investasi strategis di bidang kecerdasan buatan, pusat data nasional, komputasi awan (cloud computing), semikonduktor, keamanan siber, dan pengembangan teknologi nasional.
“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar digital. Indonesia harus menjadi pemilik teknologi, pemilik data, dan pemain utama ekonomi digital dunia,” ujar Shofiyulloh.
Selain kemandirian digital, PMII juga menempatkan pendidikan sebagai agenda penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengacu pada Pasal 31 UUD 1945, organisasi tersebut mengapresiasi sejumlah program pemerintah, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, serta perluasan beasiswa LPDP.
Meski demikian, PMII menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama keterbatasan sarana pendidikan, fasilitas asrama, akses digital, dan penguatan ekonomi kelembagaan pesantren.
PMII juga menyoroti belum optimalnya akses beasiswa bagi aktivis mahasiswa yang selama ini terlibat dalam pendampingan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, PMII mengusulkan Program Revitalisasi Pesantren Nasional dan Beasiswa Afirmasi Kepemimpinan bagi Aktivis Mahasiswa. Kedua program tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan sekaligus memperkuat kontribusi pesantren dan mahasiswa dalam pembangunan masyarakat.
Pada sektor kesejahteraan sosial, PMII mengacu pada Pasal 34 UUD 1945 dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah potensi anak yatim, yatim piatu, dan anak rentan tidak mendapatkan bantuan sosial karena tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) kerabat atau keluarga. Kondisi tersebut berpotensi membuat mereka tidak masuk dalam kelompok desil sasaran penerima bantuan.
Selain itu, PMII mencermati kerentanan yang dihadapi pengangguran muda, pekerja informal, dan kelompok sandwich generation.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, PMII mendorong penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih akurat dan sesuai kondisi faktual masyarakat. Organisasi ini juga mengusulkan perluasan program pemberdayaan ekonomi produktif.
Program tersebut mencakup dukungan permodalan, pelatihan keterampilan, inkubasi usaha, akses pembiayaan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan kesejahteraan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi.
“Karena amanat Pasal 34 bukan hanya memelihara mereka yang lemah, tetapi juga memberdayakan mereka agar mandiri. Ukuran keberhasilan konstitusi kesejahteraan bukanlah banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan semakin banyak rakyat yang mampu bangkit, bekerja, berusaha, dan hidup sejahtera dengan martabatnya sendiri,” lanjut Shofiyulloh.
Berbagai gagasan tersebut dirangkum dalam delapan pendirian PMII yang disampaikan dalam forum Muspimnas 2026.
Delapan pendirian itu menegaskan kewajiban negara dalam menyejahterakan rakyat melalui regulasi, anggaran, dan kebijakan yang terukur. PMII juga mendorong pemenuhan hak masyarakat atas sumber produksi, pembaruan agraria yang adil, pembatasan monopoli, serta penguatan koperasi.
Selain itu, PMII menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam secara berkeadilan dengan memperhatikan pemulihan lingkungan. Organisasi tersebut juga mendorong perlindungan hak pekerja atas upah layak, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat, serta pemerataan jaminan sosial dan pelayanan dasar.
Dua pendirian lainnya berkaitan dengan pemenuhan hak setiap anak atas pendidikan bermutu serta penguatan partisipasi dan hak berhimpun warga negara.
Seluruh agenda tersebut akan dikawal melalui pendidikan kader, pengorganisasian rakyat, advokasi kebijakan, dan pengawasan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Pembukaan Muspimnas PMII 2026 turut dihadiri Ketua Majelis Pembina Nasional PB PMII Abdul Muhaimin Iskandar, jajaran PB Ikatan Alumni PMII dan alumni PMII Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, serta jajaran Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang (PC), dan Ketua Korps PMII Putri (Kopri) se-Indonesia.
Kader PMII dari berbagai daerah mengikuti kegiatan tersebut secara langsung maupun melalui siaran langsung.
Pemilihan Bandung sebagai lokasi kegiatan juga memiliki pertimbangan historis. Kota tersebut merupakan tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung.
Melalui momentum tersebut, PMII membawa semangat Era Baru PMII dengan berpijak pada Pancasila, UUD 1945, tradisi pesantren, serta nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
Semangat tersebut menjadi landasan untuk merumuskan arah pergerakan, tata kelola organisasi, dan sistem kaderisasi yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman.
Menutup sambutannya, Shofiyulloh mengajak seluruh kader menerjemahkan delapan pendirian PMII menjadi aksi nyata di tingkat rayon, komisariat, hingga cabang.
Ia meminta kader hadir langsung mendampingi masyarakat, mulai dari pesantren yang membutuhkan perbaikan ruang belajar, keluarga yang belum terjangkau bantuan sosial, hingga pengemudi transportasi daring.
Melalui Muspimnas 2026, PMII berupaya membawa gagasan kesejahteraan dari ruang permusyawaratan organisasi ke ranah pengorganisasian masyarakat dan pengawalan kebijakan publik.
Dengan demikian, amanat konstitusi diharapkan tidak berhenti sebagai rumusan normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat demi menyongsong Indonesia Emas 2045.





