LINTASJATIM.com, Situbondo – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Situbondo kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Situbondo, Kamis (12/11/2026). Mereka mendesak kejelasan tindak lanjut pemberhentian salah satu anggota DPRD yang telah dijatuhi sanksi oleh partai politiknya.
Aksi tersebut dilakukan karena hingga kini proses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPRD yang bersangkutan belum terlaksana. Padahal, Aliansi BEM Situbondo sebelumnya telah melakukan audiensi dengan pihak legislatif.
Ketua Aliansi BEM Situbondo, Abdul Halim, mengatakan pihaknya meminta penjelasan terbuka dari pimpinan partai politik maupun pimpinan DPRD Situbondo mengenai tindak lanjut keputusan pemberhentian tersebut.
Menurut Halim, sejumlah tuntutan yang sebelumnya disampaikan memang telah mendapat respons. Namun, pihaknya menilai belum ada langkah konkret untuk menindaklanjuti sanksi pemberhentian terhadap anggota DPRD tersebut.
“Kami meminta kejelasan lebih jelas sejujurnya daripada pimpinan-pimpinan DPC ataupun pimpinan-pimpinan daripada DPRD. Karena kemarin kita sudah melaksanakan audiensi ke pihak DPRD, namun sampai sekarang itu masih belum dilaksanakan,” ujar Halim.
Ia menilai proses pemberhentian tersebut seharusnya segera ditindaklanjuti. Aliansi BEM Situbondo bahkan meminta agar anggota DPRD yang bersangkutan terlebih dahulu diberhentikan dari jabatannya.
“Minimal kita dipecat aja dulu, itu saja tuntutan kita,” tegasnya.
Halim juga menyoroti anggota DPRD tersebut yang menurutnya masih menggunakan fasilitas negara. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pihaknya terus mempertanyakan lambannya tindak lanjut proses pemberhentian.
“Karena dari apa yang kita baca, oknum tersebut masih menggunakan fasilitas-fasilitas negara,” ungkapnya.
Aliansi BEM Situbondo mengancam akan kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila belum ada kejelasan atas tuntutan tersebut.
“Kami akan turun kembali ke DPRD Situbondo dengan massa yang lebih banyak. Kebetulan kami juga berkoneksi dengan Ketua Korwil BEM Nusantara di Jawa Timur,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Mahbub Junaidi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai keputusan partai politik yang memberhentikan salah satu anggotanya melalui Mahkamah Kehormatan Partai.
Namun, Mahbub menegaskan keputusan pemberhentian dari partai politik tidak serta-merta mengakhiri status keanggotaan seseorang di DPRD. Sebab, terdapat mekanisme administrasi dan tahapan yang harus dipenuhi sebelum proses PAW dapat dilaksanakan.
“Secara mekanisme di tata tertib DPRD, anggota DPRD itu berhenti karena tiga hal. Pertama, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan. Terkait yang diberhentikan ini, salah satunya adalah diberhentikan oleh partai politiknya,” jelas Mahbub setelah menemui massa aksi.
Ia mengatakan DPRD masih harus menunggu surat usulan resmi dari partai politik sebagai dasar administrasi untuk memproses PAW.
“Walaupun sudah ada pernyataan dari partai bahwa telah menjatuhkan sanksi pemberhentian, kami DPRD masih tetap harus menunggu usulan dari partai politik tersebut sebagai bukti bahwa betul-betul secara administrasi yang bersangkutan diberhentikan dan akan dilakukan pergantian antarwaktu,” terangnya.
Mahbub memastikan DPRD akan segera menindaklanjuti proses tersebut apabila surat resmi dari pimpinan partai politik telah diterima.
“Kalau surat dari pimpinan partai politik dari tingkatan manapun mengirimkan surat kepada kami yang isinya memberhentikan keanggotaan tersebut, pasti kami akan proses,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pimpinan DPRD memiliki batas waktu untuk memproses usulan pemberhentian anggota legislatif. Berdasarkan ketentuan tata tertib, proses tersebut harus ditindaklanjuti paling lambat tujuh hari setelah surat diterima, sebelum diteruskan kepada gubernur melalui bupati.
Terkait status anggota DPRD yang dimaksud, Mahbub menyebut hingga saat ini yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota legislatif. Hal itu karena belum ada keputusan pemberhentian resmi dari gubernur.
“Masih tetap sebagai anggota, karena tidak ada keputusan pemberhentian. Dan keputusan pemberhentian itu yang menetapkan adalah gubernur, tentunya berdasarkan usulan dari DPRD yang disampaikan melalui bupati setelah melengkapi seluruh proses administrasinya,” paparnya.
Mahbub menambahkan, proses PAW membutuhkan sejumlah dokumen pendukung. Salah satunya adalah dokumen calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam pemilihan legislatif. Dokumen tersebut harus dibuktikan melalui surat resmi dan legalisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lebih lanjut, ia menyebut mekanisme pemberhentian dan PAW anggota DPRD telah diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 157 ayat 1 hingga ayat 8. Ketentuan tersebut juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
Mahbub memastikan pimpinan DPRD terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, DPRD tidak dapat memproses pemberhentian tanpa surat resmi dari partai politik yang bersangkutan.
“Kami terus koordinasi intens. Ada tuntutan, kami tanyakan apakah ada surat yang datang atau belum. Kalau belum, ya kami tidak bisa memproses. Karena urusan internal partai, DPRD secara kelembagaan tidak bisa mengintervensi. Itu merupakan kewenangan penuh dari partainya,” pungkasnya.
