LINTASJATIM.com, Sidoarjo – Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Sidoarjo Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/11/2026) siang.
Aksi tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus kritik terhadap arah kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sejumlah organisasi yang terlibat dalam aksi tersebut di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Mengusung tagar #INDONESIASADAR, massa menyampaikan kritik terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Mereka menilai alokasi anggaran belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.
Ketua Umum PC PMII Sidoarjo, M. Alfien Ananta, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan publik agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Aksi ini adalah bentuk ketegasan kami untuk mengingatkan rezim bahwa mahasiswa dan elemen masyarakat tidak tinggal diam. Banyak hal yang perlu dievaluasi serta diawasi bersama, baik pada jajaran pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah. Jika pusat bicara soal Astacita dan keberpihakan pada wong cilik, maka Sidoarjo justru mempertontonkan APBD yang pro-birokrasi, anti-rakyat kecil. Ini pengkhianatan terhadap amanat RPJMD dan UU,” tegas Alfien di atas mobil komando.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rizal Idul Fitrianto, menyoroti respons pemerintah daerah dan DPRD Sidoarjo terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Ia menilai komunikasi publik melalui media sosial belum diimbangi dengan penyelesaian konkret terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD tidak cukup hanya membangun citra melalui publikasi kegiatan. Keduanya harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui kebijakan dan tindakan nyata.
Lima Temuan dalam Kajian APBD 2026
Dalam aksi tersebut, Aliansi Sidoarjo Melawan memaparkan hasil kajian PC PMII Sidoarjo terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Raperda P-APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026.
Berdasarkan kajian tersebut, aliansi menemukan lima persoalan utama yang dinilai menunjukkan ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan dan alokasi anggaran daerah.
Pertama, ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Aliansi menyebut anggaran program penanganan kemiskinan dan stunting mengalami penurunan sebesar 18,4 persen atau sekitar Rp26,7 miliar. Sementara itu, anggaran infrastruktur perdesaan diklaim turun 14,2 persen atau setara Rp45,5 miliar.
Sebaliknya, belanja operasional birokrasi dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN disebut meningkat 11,8 persen atau Rp68,5 miliar.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan ketidakseimbangan prioritas antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan belanja internal pemerintahan.
Kedua, rendahnya alokasi belanja modal.
Dalam Raperda P-APBD 2026, alokasi belanja modal disebut hanya mencapai Rp784,65 miliar atau sekitar 13,98 persen dari total APBD sebesar Rp5,61 triliun.
Aliansi mempertanyakan kesesuaian alokasi tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Menurut mereka, rendahnya alokasi belanja modal berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian di antaranya perbaikan jalan desa, irigasi pertanian, hingga pengembangan fasilitas publik.
Ketiga, optimalisasi anggaran kesehatan, penanganan stunting, dan pendidikan.
Aliansi menyoroti peningkatan prevalensi stunting yang dalam kajiannya disebut naik dari 2,29 persen pada 2024 menjadi 10,60 persen pada 2025.
Mereka juga mempertanyakan pengurangan anggaran iuran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD sebesar Rp12,4 miliar. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat.
Di sektor pendidikan, aliansi menyebut sekitar 68 persen anggaran pendidikan masih didominasi belanja gaji dan operasional pegawai.
Sementara itu, anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan peserta didik, seperti rehabilitasi ruang kelas, pengadaan mebel, dan peningkatan sarana pendidikan, disebut mengalami pemotongan sebesar Rp8,2 miliar.
Keempat, peningkatan belanja pegawai dan TPP ASN.
Aliansi menyebut total belanja pegawai Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp648,7 miliar atau 32,10 persen dari total APBD. Angka tersebut dinilai melampaui batas maksimal 30 persen yang menjadi perhatian dalam UU HKPD.
Selain itu, usulan penambahan TPP ASN sebesar Rp68,5 miliar turut dipersoalkan karena dinilai belum disertai keterbukaan indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Aliansi mendesak pemerintah daerah menjelaskan tolok ukur pemberian TPP, termasuk dampaknya terhadap pelayanan kesehatan, kemudahan perizinan, dan kualitas administrasi masyarakat.
Kelima, kerentanan fiskal dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Dalam kajiannya, aliansi menyoroti kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 269,30 persen, dari Rp10 miliar menjadi Rp36,93 miliar.
Mereka juga mempertanyakan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp656,37 miliar yang disebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam perubahan APBD.
Kondisi tersebut dinilai perlu dijelaskan secara transparan agar pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerentanan fiskal pada masa mendatang.
Enam Tuntutan Aliansi Sidoarjo Melawan
Berdasarkan sejumlah temuan tersebut, PC PMII Sidoarjo bersama Aliansi Sidoarjo Melawan menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sidoarjo.
Pertama, mendesak DPRD menolak Raperda P-APBD 2026 serta mengevaluasi dan mengaudit ulang program organisasi perangkat daerah (OPD) agar selaras dengan target RPJMD, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi kerakyatan.
Kedua, mendorong peningkatan alokasi belanja modal hingga memenuhi ketentuan UU HKPD dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketiga, mendesak Bupati Sidoarjo membuka indikator capaian kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) yang menjadi dasar pemberian TPP ASN secara transparan. Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Keempat, memperkuat jaring pengaman sosial melalui penambahan anggaran perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya buruh, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kelima, mendorong digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara transparan untuk menekan potensi kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Keenam, mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan untuk menangani berbagai persoalan di lingkungan pendidikan.
Persoalan tersebut meliputi dugaan pungutan liar (pungli), perundungan atau bullying, hingga dugaan tindakan pencabulan yang melibatkan oknum pendidik.
Aliansi menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dan penanganan konkret dari Dinas Pendidikan agar lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman bagi peserta didik.
Aliansi Sidoarjo Melawan menegaskan aksi tersebut bukan akhir dari gerakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Mereka menyatakan akan terus menyuarakan tagar #INDONESIASADAR melalui gerakan langsung di ruang publik maupun kampanye digital.
Hingga sore hari, aksi penyampaian pendapat berlangsung dinamis dengan pengawalan aparat keamanan setempat. Perwakilan massa juga menyerahkan dokumen kajian dan tuntutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo serta Bupati Sidoarjo untuk ditindaklanjuti.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa dan masyarakat sipil berharap pemerintah daerah tidak sekadar memandang kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi, tetapi juga menjadikannya bahan evaluasi untuk memperbaiki arah pembangunan.
Bagi Aliansi Sidoarjo Melawan, APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen pemerintahan. Di dalamnya terdapat hak masyarakat yang harus diperjuangkan dan dipastikan manfaatnya.
