LINTASJATIM.com, Surabaya – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (8/10/2026). Mereka mendesak pemerintah provinsi memperbaiki layanan transportasi laut dan kesehatan di Pulau Bawean.
Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan setelah massa kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol keprihatinan, para demonstran menyuarakan kekecewaan terhadap respons Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketegangan meningkat ketika permintaan untuk berdialog langsung dengan gubernur tidak terpenuhi.
Koordinator Lapangan AMPB, Abdul Halim Satriya, menegaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan mendorong pemerintah mengambil kebijakan konkret untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Bawean.
“Kedatangan kami ke sini adalah untuk menuntut kebijakan Gubernur Jawa Timur terhadap persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan di Pulau Bawean. Dua persoalan ini menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat dan membutuhkan kepastian kebijakan,” tegas Halim saat berorasi.
Menurutnya, ketidakpastian pelayaran rute Bawean–Gresik telah menjadi persoalan berkepanjangan. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok.
AMPB Sampaikan Tiga Tuntutan
Ketua Umum AMPB, Saiq Khayran, menyampaikan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur.
Pertama, mahasiswa mendesak adanya jaminan layanan transportasi laut rute Bawean–Gresik yang aman, berkelanjutan, dan memiliki jadwal pelayaran yang pasti.
Kedua, mereka menuntut peningkatan mutu dan kelayakan layanan kesehatan di Pulau Bawean. Ketiga, AMPB meminta Gubernur Jawa Timur mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Pulau Bawean kepada Presiden RI untuk mempercepat pembangunan kawasan tersebut.
“Tiga tuntutan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Persoalan transportasi dan kesehatan ini telah berulang kali dikeluhkan oleh masyarakat Bawean,” jelas Saiq.
Saiq juga menyayangkan belum adanya respons yang dinilai memadai dari Pemprov Jatim terhadap permohonan audiensi yang diajukan AMPB. Sebelum menggelar aksi, pihaknya mengaku telah mengirimkan surat permohonan audiensi resmi pada 2 Oktober 2026, tetapi belum memperoleh tanggapan hingga hari demonstrasi.
“Kami sudah menempuh jalur audiensi dan menyampaikan permohonan secara resmi. Hari ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Yang kami harapkan sederhana, pemerintah hadir dan memberikan jawaban yang konkret,” pungkasnya.
Aksi di tingkat provinsi tersebut merupakan kelanjutan dari upaya AMPB menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Sebelumnya, tuntutan serupa juga telah disuarakan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik.
AMPB berharap pemerintah tidak berhenti pada penyampaian pernyataan, tetapi menghadirkan langkah nyata yang disertai kejelasan kebijakan dan kepastian pelaksanaan untuk menjawab persoalan transportasi laut serta layanan kesehatan di Pulau Bawean.
