LINTASJATIM.com, Probolinggo – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nurul Jadid (BEM-U) Paiton menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Probolinggo dalam audiensi bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat, Jumat (5/6/2026).
Meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat rendah, mahasiswa menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.
Presiden Mahasiswa UNUJA, Hadi Firmansyah, mengatakan rendahnya angka pengangguran sebesar 2,92 persen tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dianalisis secara menyeluruh karena masih beriringan dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang mencapai 16,31 persen atau sekitar 196.260 jiwa.
“Angka pengangguran yang rendah perlu dianalisis lebih mendalam. Banyak masyarakat yang tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun pekerjaan yang mereka jalani belum tentu mampu mengangkat kondisi ekonomi keluarga mereka,” ujar Hadi.
Dalam audiensi tersebut, BEM-U menyoroti dominasi pekerja di sektor informal. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025, sebanyak 72,11 persen atau sekitar 502.045 penduduk bekerja di sektor informal, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja mandiri lainnya.
Mahasiswa menilai tingginya jumlah pekerja informal menjadi tantangan besar karena sektor tersebut umumnya minim perlindungan kerja, jaminan sosial, dan kepastian pendapatan. Kondisi ini berpotensi memunculkan fenomena working poor, yakni masyarakat yang tetap bekerja namun masih hidup dalam kemiskinan.
Selain itu, BEM-U juga mempertanyakan rendahnya partisipasi tenaga kerja lokal di sektor formal, khususnya industri. Mereka menilai masih terdapat kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia industri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo, Saniwar, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperluas kesempatan kerja melalui berbagai program, termasuk bursa kerja (job fair) dan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kami terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang kerja melalui berbagai program yang telah berjalan, termasuk pelatihan keterampilan dan fasilitasi penempatan kerja,” kata Saniwar.
Meski mengapresiasi langkah tersebut, BEM-U mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi agar program ketenagakerjaan lebih tepat sasaran. Menurut Hadi, kampus dapat berperan sebagai mitra strategis melalui riset dan kajian akademik yang mendukung penyusunan kebijakan.
“Kampus siap menjadi mitra strategis dalam merumuskan dan mengawal program ketenagakerjaan. Dengan kolaborasi yang lebih erat, program pelatihan maupun penyerapan tenaga kerja dapat berjalan lebih tepat sasaran hingga menjangkau masyarakat di tingkat desa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, BEM-U juga menyampaikan empat rekomendasi strategis kepada Disnaker, yakni pemetaan kebutuhan kompetensi industri, pelatihan berbasis kebutuhan dunia usaha, dukungan sertifikasi kompetensi bagi pemuda, serta pengembangan program magang pra-kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara mahasiswa dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
