LINTASJATIM.com, Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah memerintahkan aparat untuk melarang ataupun membubarkan pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan.
Dikutip dari detikJatim.com, pernyataan itu disampaikan Yusril menyusul polemik pembubaran kegiatan nonton bareng film yang mengangkat isu pembangunan dan masyarakat adat Papua tersebut.
“Pemerintah memang tidak pernah memberikan arahan kepada aparat ke daerah untuk mengambil satu tindakan pembubaran ataupun pelarangan terhadap mahasiswa ataupun masyarakat yang nonton bareng film Pesta Babi itu,” kata Yusril di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pemerintah menghormati kebebasan berekspresi dan kreativitas para seniman, termasuk dalam menyampaikan kritik maupun pandangan sosial melalui film dokumenter.
Namun Yusril juga meminta para pembuat film terbuka dalam menjelaskan pesan yang ingin disampaikan agar tidak memunculkan salah tafsir di tengah masyarakat.
“Saya mengatakan pemerintah kan sering dituntut untuk terbuka. Juga para seniman para pencipta juga tidak boleh berdiam diri, tidak menjelaskan hanya berlindung dibalik kebebasan berkreasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yusril turut menyinggung proyek pembangunan pangan dan energi di Papua yang mulai dijalankan sejak era Presiden Joko Widodo. Ia mengakui pembangunan tersebut berpotensi memunculkan persoalan di lapangan, termasuk konflik lahan dengan masyarakat adat.
“Pemerintah sebenarnya sudah melakukan kajian yang mendalam terhadap hal itu, tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadinya ekses di lapangan misalnya terjadi konflik kepentingan dengan tanah wilayah masyarakat di Papua,” jelasnya.
Yusril juga menepis narasi yang menyebut Indonesia melakukan kolonialisme terhadap Papua. Ia menegaskan Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Papua adalah bagian integral dari Republik Indonesia dan kita tidak pernah menjajah Papua,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan seperti pembukaan lahan pertanian maupun proyek strategis nasional tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga berlangsung di berbagai daerah lain di Indonesia.
“Papua adalah sama dengan daerah-daerah lain adalah bagian dari NKRI,” tambahnya.
Film dokumenter Pesta Babi sendiri diproduksi Ekspedisi Indonesia Baru. Film tersebut mengangkat kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan yang menghadapi ekspansi proyek pangan dan energi nasional.
Lewat tayangan itu, penonton diajak melihat dampak pembangunan terhadap ruang hidup masyarakat adat, termasuk munculnya berbagai bentuk penolakan terhadap masuknya perusahaan dan aktivitas industri di wilayah mereka.
