LINTASJATIM.com, Malang – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lowokwaru Tulusrejo 2, Kota Malang.
Keputusan ini diambil setelah dua kali ditemukan belatung pada menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa.
Dikutip dari detikJatim.com, penghentian sementara tersebut tertuang dalam surat bernomor 822/D.TWS/03/2026 tertanggal 10 Maret 2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro.
Sekretaris Daerah Kota Malang sekaligus Satgas MBG Kota Malang, Erik Setyo Santoso, membenarkan adanya keputusan tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan tindak lanjut atas laporan adanya ketidaksesuaian pada menu makanan yang didistribusikan kepada penerima program MBG.
“Surat suspend dari Deputi Tauwas BGN atas kejadian menonjol terkait menu SPPG Tulusrejo 2 sudah turun,” ujar Erik, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan, penghentian operasional berlaku sementara hingga proses evaluasi, pembinaan, dan perbaikan sistem pengolahan serta penyajian makanan dinyatakan selesai.
Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa operasional dapur layanan MBG di lokasi tersebut akan dihentikan sampai perbaikan dilakukan secara menyeluruh.
“SPPG Kota Malang Lowokwaru Tulusrejo 2 untuk sementara dihentikan operasionalnya sampai dengan proses evaluasi, pembinaan, dan perbaikan dinyatakan selesai,” kata Erik mengutip isi surat BGN.
Kasus ini mencuat setelah dua temuan belatung muncul dalam menu MBG pada hari berbeda. Kejadian pertama terjadi pada Rabu (4/3/2026), ketika sejumlah wali murid menemukan belatung pada menu puding stroberi yang dibagikan kepada siswa sekolah dasar di wilayah Tunjungsekar.
Sehari berikutnya, Kamis (5/3/2026), temuan serupa kembali dilaporkan pada menu macaroni schotel. Namun dalam kasus kedua, belatung dilaporkan berada di bagian luar makanan, tepatnya pada kemasan.
Pemerintah memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar kualitas serta keamanan makanan dalam program MBG tetap terjaga bagi para siswa penerima manfaat.
