LINTASJATIM.com, Bondowoso – Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso mengoptimalkan digitalisasi transaksi di sektor pariwisata sebagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Langkah tersebut disampaikan Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, usai rapat kerja bersama Komisi III DPRD Bondowoso, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, optimalisasi pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Electronic Data Capture (EDC) diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan.
“Penggunaan QRIS dan EDC terus kami dorong. Tujuannya agar transaksi non-tunai semakin meningkat,” ujar Gede.
Ia menjelaskan, sistem pembayaran digital tidak hanya memudahkan wisatawan saat bertransaksi, tetapi juga membuat seluruh penerimaan tercatat secara otomatis sehingga dapat meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
Namun demikian, Gede mengakui tingkat penggunaan transaksi non-tunai di destinasi wisata Bondowoso masih relatif rendah. Hingga saat ini, transaksi melalui QRIS maupun EDC masih di bawah 20 persen dari total transaksi.
Untuk meningkatkan penggunaan pembayaran digital, Disparbudpora bekerja sama dengan Bank Jatim melalui edukasi kepada masyarakat serta pemberian insentif bagi wisatawan yang bertransaksi secara non-tunai.
“Kami juga berkoordinasi dengan Bank Jatim agar melalui sistem cashless ini dapat diberikan reward kepada pengunjung wisata, sehingga penggunaan transaksi non-tunai bisa meningkat lebih cepat,” katanya.
Selain membahas strategi peningkatan PAD, rapat bersama Komisi III DPRD juga mengevaluasi realisasi anggaran tahun 2025. Disparbudpora mencatat serapan anggaran mencapai sekitar 93,7 persen. Sisa anggaran yang belum terserap sebagian besar berasal dari belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan, karena masih terdapat sejumlah formasi jabatan yang belum terisi.
Menurut Gede, tantangan pada 2026 tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan program di sektor pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga tetap berjalan optimal meski anggaran lebih terbatas.
“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana seluruh program prioritas pada tahun 2026 tetap dapat dilaksanakan secara maksimal meskipun anggaran yang tersedia lebih terbatas,” pungkasnya. (Rif)
