Petani Tembakau Madura Ajukan TRITURA, Minta Cukai Rokok Rakyat dan KEK Tembakau

LINTASJATIM.com, Surabaya – Petani tembakau Madura mendorong tiga langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan rokok ilegal dan tata kelola cukai. Tiga tuntutan tersebut dirumuskan sebagai TRITURA Petani Tembakau Madura yang disampaikan oleh HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur), pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup.

“Kalau hanya penindakan, masalah ini tidak akan selesai. Harus ada solusi kebijakan yang membuka jalan bagi pelaku usaha rakyat dan petani tembakau,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Bacaan Lainnya

Tuntutan pertama, peralihan rokok ilegal menjadi rokok legal. Gus Lilur menegaskan persoalan rokok ilegal harus diselesaikan melalui pendekatan transformatif, bukan semata represif. Ia mengajak para pengusaha rokok yang masih berada di jalur ilegal untuk beralih menjadi pelaku usaha legal.

“Ini bukan hanya soal penindakan, tapi juga soal perubahan. Pengusaha rokok ilegal harus berani beralih menjadi legal, dan negara wajib membuka jalannya,” katanya.

Tuntutan kedua, Menteri Keuangan segera mewujudkan cukai rokok rakyat. Gus Lilur menegaskan janji tersebut harus segera diwujudkan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pelaku usaha kecil dan petani tembakau. Ia mendorong kebijakan tersebut direalisasikan paling lambat dalam satu bulan ke depan.

“Kita sudah mendengar komitmen dari Menteri Keuangan soal cukai rokok rakyat. Sekarang saatnya diwujudkan. Jangan berlarut-larut,” tegasnya.

Tuntutan ketiga, Presiden segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang KEK Tembakau Madura. Menurut Gus Lilur, KEK Tembakau akan menjadi fondasi untuk membangun industri yang terintegrasi dan berkelanjutan, menghubungkan petani, industri, dan pasar dalam satu ekosistem yang kuat.

Ia menambahkan dengan KEK, Madura dapat bertransformasi menjadi pusat industri tembakau yang memiliki daya saing nasional dan global.

“Kalau kita ingin industri ini sehat, maka harus dimulai dari kebijakan yang adil. Petani harus sejahtera, pelaku usaha harus hidup, dan negara juga harus mendapatkan manfaatnya,” tutup Gus Lilur.

Pos terkait