LINTASJATIM.com, Bondowoso – Penguatan tata kelola pemerintahan, sektor pertanian, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepastian Hukum dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan’ di Ballroom Grand Padis Hotel Bondowoso, Selasa (30/6/2026).
Seminar tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, akademisi, dosen, serta pemangku kepentingan. Tiga narasumber hadir dalam kegiatan itu, yakni Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hj. Zeiniye, S.Ag., M.E., Dosen Universitas At-Taqwa Bondowoso Abdullah Yaqin, M.E., dan Ketua STAI Al-Utsmani Bondowoso Dawimatus Sholihah, S.Pd., M.E.
Dalam pemaparannya, Zeiniye mengatakan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, mulai dari perlambatan ekonomi global, perang dagang, fluktuasi nilai tukar, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Menurutnya, tantangan tersebut harus dijawab melalui penerapan good governance yang mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Good governance merupakan fondasi utama dalam menjaga investasi, stabilitas fiskal, ketahanan pangan, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Zeiniye.
Ia menambahkan, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, penguatan Single Data Indonesia, serta pengawasan keuangan negara berbasis digital perlu terus diperkuat agar pembangunan nasional berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Abdullah Yaqin menyoroti pentingnya sektor pertanian sebagai penopang utama ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, pertanian memiliki peran strategis karena tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menyerap tenaga kerja, menyediakan bahan baku industri, dan mendukung ekspor.
“Sektor pertanian merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Selain berperan sebagai penyedia pangan, sektor ini juga menyerap tenaga kerja, menyediakan bahan baku industri, mendukung ekspor komoditas, serta menjadi penyangga ekonomi saat terjadi krisis,” katanya.
Ia menilai berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, rendahnya produktivitas, hingga minimnya regenerasi petani, harus direspons melalui modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kelembagaan petani.
Di sisi lain, Dawimatus Sholihah menegaskan bahwa kepastian hukum dan reformasi regulasi menjadi prasyarat utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
“Kepastian hukum dan reformasi regulasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam perspektif ekonomi syariah, kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi investor, tetapi juga menjamin tegaknya nilai keadilan (al-‘adalah), amanah, dan kemaslahatan bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penyederhanaan birokrasi, transparansi, digitalisasi layanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan harus terus didorong untuk membangun ekosistem investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.
Melalui seminar tersebut, DPRD Jawa Timur bersama kalangan akademisi berharap lahir gagasan, rekomendasi, dan kolaborasi yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, sektor pertanian, serta kepastian hukum sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.
Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dinilai menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Rif)
