LINTASJATIM.com, Bondowoso – Wakil Ketua DPRD Bondowoso sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso, Sinung Sudrajad, S.Sos., M.M., memaparkan sejarah perjuangan penetapan Hari Santri Nasional dalam kegiatan Ngaji Nasionalisme yang digelar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Fakultas Hukum Universitas Bondowoso (UNIBO), Kamis (22/10/2026).
Diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026 tersebut berlangsung di halaman Kampus UNIBO. Kegiatan ini juga menghadirkan dosen Fakultas Hukum UNIBO, Achmad Abrari, S.H., M.H., dengan moderator Moh. Haris T. Rahman, S.H., M.H., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sekaligus Ketua Program Studi Hukum UNIBO.
Dalam pemaparannya, Sinung memutar rekaman keterangan Prasetyo Marhen, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Batu. Rekaman tersebut mengulas rangkaian peristiwa dan peran sejumlah tokoh dalam memperjuangkan penetapan Hari Santri hingga menjadi peringatan nasional setiap 22 Oktober.
Dalam rekaman itu, Prasetyo menceritakan bahwa gagasan Hari Santri berawal dari pertemuan dalam rangkaian kampanye saat Ahmad Basarah berpindah daerah pemilihan dari Banyuwangi ke Malang Raya. Pada kesempatan tersebut, Basarah bertemu dengan pemilik Pondok Babussalam yang disebut sebagai alumni GMNI dari UIN dan senior sejumlah tokoh.
Pertemuan itu menjadi ruang diskusi mengenai upaya memperjuangkan Hari Santri. Pemilik Pondok Babussalam diceritakan telah menyampaikan gagasan tersebut kepada sejumlah tokoh, termasuk Anas Urbaningrum dan tokoh Partai Golkar. Dalam diskusi itu, Basarah disebut menyampaikan harapan agar perjuangan tersebut dilakukan bersama-sama.
Kisah dalam rekaman berlanjut ke masa menjelang Pemilihan Presiden 2014. Ketika Joko Widodo direncanakan berkunjung ke makam Bung Karno, Basarah kembali mengingat pembicaraan mengenai Hari Santri. Bung Hudin dan Bung Rohman kemudian diajak mengupayakan agar Jokowi juga mengunjungi Pondok Babussalam.
Menurut cerita dalam rekaman tersebut, pertemuan itu menjadi bagian dari proses munculnya kesepakatan politik terkait penetapan Hari Santri apabila Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pada awalnya, 1 Muharam sempat diusulkan sebagai Hari Santri. Namun, setelah Jokowi terpilih sebagai presiden, pemerintah membahas penetapan tersebut bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan berbagai kalangan umat Islam. Proses itu kemudian menghasilkan keputusan menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.
Tanggal tersebut dipilih karena berkaitan dengan Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi Jihad menjadi salah satu momentum penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Rekaman itu juga mengaitkan perjuangan penetapan Hari Santri dengan peran Ahmad Basarah dalam mendorong penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Kisah tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai upaya mengangkat peristiwa bersejarah agar mendapat pengakuan negara.
Di hadapan mahasiswa, Sinung menekankan pentingnya mempelajari sejarah sebagai pijakan untuk memahami perjalanan bangsa. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan masa lalu karena sejarah dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan saat ini dan masa depan.
“Jangan sekali kali meninggalkan sejarah, jika kau meninggalkan sejarah, maka kau akan digilas sejarah itu sendiri, karena sejarah itu akan terus berulang,” ujar Sinung.
Ia juga menyoroti tanggung jawab anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Menurutnya, jabatan publik merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi daripada rakyat.
“Saya ini anggota dewan, yang mana dewan perwakilan rakyat ini buruhnya rakyat, yang diperintah oleh rakyat melakukan kerja² sebagai dewan perwakilan rakyat,” tuturnya.
Sinung turut meminta masyarakat tidak segan melaporkan anggota dewan yang bersikap sombong atau tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
“Kalau ada Anggota Dewan yang gek matigek (sombong, red) tolong laporkan ke saya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sinung juga menyinggung potensi Bondowoso yang perlu terus diperkenalkan, termasuk dalam konteks kawasan global geopark atau taman bumi. Ia menggunakan ungkapan “the twin of Java” saat menyampaikan pandangannya mengenai Bondowoso.
Sebelum diskusi publik dimulai, kegiatan diawali dengan panggung Mimbar Bebas yang menampilkan sejumlah pegiat seni muda Bondowoso. Mereka membacakan puisi bertema kesantrian dan nasionalisme sebagai bentuk refleksi kebangsaan dalam peringatan Hari Santri Nasional 2026.
Para penampil tersebut antara lain Zulfa Nurita Sari dan Nur Hasanah, Arik Irawan, S.H., Rifky Gimnastiar, S.Pd., Riska, Sofyand Febriyanto, S.Sos., Hendri, S.Psi., Moh. Haris T. Rahman, S.H., M.H., Wildan Choirony R.Y., S.Kom., serta Ahmad Nur Muzayyin, S.H.
Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa dari Universitas Bondowoso, Universitas At-Taqwa Bondowoso, INAISTA, IAI Darul Falah, UNEJ Kampus Bondowoso, serta masyarakat umum.
Melalui diskusi publik, pemutaran rekaman sejarah, dan pembacaan puisi, Ngaji Nasionalisme menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami sejarah Hari Santri, merefleksikan nilai-nilai kebangsaan, serta meneguhkan pentingnya merawat ingatan kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Rif)
