LINTASJATIM.com, Bondowoso – Aspirasi masyarakat dalam reses Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, di Daerah Pemilihan (Dapil) I menunjukkan perubahan. Jika sebelumnya usulan didominasi pembangunan infrastruktur, kini warga lebih banyak menginginkan dukungan untuk pengembangan usaha produktif guna meningkatkan perekonomian keluarga.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan reses yang digelar di Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Rabu (5/8/2026) malam.
Berbagai usulan yang disampaikan masyarakat meliputi bantuan sarana budidaya perikanan air tawar, pengadaan kendaraan roda tiga untuk mendukung usaha, hingga bantuan sarana produksi bagi pelaku usaha peternakan.
Sinung mengatakan karakter kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan berbeda dengan daerah pedesaan. Menurutnya, warga di kawasan perkotaan lebih banyak mengusulkan program pemberdayaan ekonomi dibanding pembangunan fisik.
“Kalau wilayah kota, mayoritas aspirasinya pemberdayaan, meminta peralatan untuk mendukung unit usaha,” ujarnya.
Ia menjelaskan, usulan yang masuk antara lain pengembangan budidaya lele dan gurami, bantuan kendaraan roda tiga, serta dukungan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha peternakan.
Menurut Sinung, seluruh aspirasi tersebut telah didata dan akan diperjuangkan agar masuk dalam pembahasan program Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
“Tadi sudah dituangkan dalam formulir usulan. Selama tidak ada kondisi khusus atau perubahan kebijakan, insyaallah usulan tersebut bisa direalisasikan,” katanya.
Sinung menilai sektor peternakan ayam petelur dan bebek petelur juga memiliki prospek yang menjanjikan karena permintaan pasar masih tinggi.
“Selain perikanan air tawar, ada juga budidaya ayam petelur dan bebek petelur yang peluang pasarnya masih terbuka,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah pelaku usaha yang telah menjalankan budidaya tersebut masih kesulitan memenuhi permintaan pasar. Kondisi itu menunjukkan peluang usaha di sektor tersebut masih sangat potensial untuk dikembangkan.
“Teman-teman yang sudah menjalankan usaha itu mengaku kuotanya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Artinya, pangsa pasarnya masih terbuka lebar,” ungkapnya.
Meski demikian, Sinung mengingatkan bahwa realisasi usulan masyarakat tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Jika terjadi kebijakan efisiensi anggaran, sebagian program kemungkinan harus menunggu penyesuaian.
“Kalau memang ada efisiensi anggaran, tentu akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Usulan yang belum bisa direalisasikan akan diperjuangkan kembali pada kesempatan berikutnya,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menegaskan pembangunan infrastruktur tetap harus berjalan beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Pembangunan harus seimbang. Infrastruktur berjalan, pemberdayaan ekonomi juga berjalan,” tegasnya.
Selain itu, Sinung menekankan bahwa pelayanan kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah yang harus dipenuhi bersamaan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Di luar itu semua, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah,” pungkasnya. (Rif)
