Lintasjatim.com, Lamongan – Di tengah badai Covid-19 seperti saat ini, anggota DPRD Kabupaten Lamongan Imam Fadlli menilai perlu adanya refleksi di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2020 hari ini.
Pasalnya, pendemi virus corona menyikat habis aktifitas di berbagai sektor terlebih sektor pendidikan. Virus mematikan ini memaksa fasilitas pendidikan harus tutup sehingga proses pembelajaran dilakukan via online dari rumah masing-masing siswa.
“Covid-19 berimplikasi terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat tanpa terkecuali pada dunia pendidikan,” kata mantan ketua PW IPNU Jawa Timur tersebut.
Kata Fadlli, di Kabupaten Lamongan, sudah dilakukan berbagai kebijakan agar pendidikan tetap berjalan ditengah Covid-19 ini, baik dari dinas pendidikan maupun dari kementerian agama sebagai pengelola pendidikan berbasis madrasah.
“Kebijakan yang diambil yaitu kebijakan pembelajaran jarak jauh menggunakan media online/daring sejak pertengahan bulan Maret 2020 kemarin,” ungkap anggota DPRD Fraksi Gerindra tersebut.
Meski demikian perlu adanya sinergitas berbagai pihak dan pembenahan untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal via online.
Setelah hampir dua bulan berjalan, ada beberapa hal yang perlu disikapi bersama baik oleh dinas pendidikan, kementerian agama dan semua elemen pendidikan.
Setelah hampir dua bulan berjalan, kata Fadlli, ada beberapa hal yang perlu disikapi bersama baik oleh dinas pendidikan, kementerian agama dan semua elemen pendidikan.
Pertama, terkait kesenjangan digital. Ini berkaitan belum maksimalnya jaringan internet yang stabil dan kuat hingga ke pelosok-pelosok desa di Lamongan, selain itu juga masih mahalnya biaya kuota data.
“Pemerintah harus hadir dalam persoalan ini, bisa kerjasama dengan Telkom atau penyedia jaringan internet agar persoalan ini bisa diatasi,” tandasnya.
Kedua, Pemerintah Kabupaten Lamongan bisa memaksimalkan media yang ada untuk proses pembelajaran selama pandemi Covid-19. Banyak cara atau alternatif yang bisa dilakukan.
“Misalnya, menggunakan kanal media sosial milik Dinas Pendidikan untuk proses pembelajaran atau bekerjasama dengan TV lokal di Lamongan, seperti yang dilakukan Kemendikbud dengan menggandeng TVRI. Mungkin di Lamongan bisa dengan Citra TV atau yang lainnya,” jelas Anggota Dewan muta itu.
Ketiga, di tengah pandemi ini, pemkab juga harus memikirkan jaringan pengaman sosial untuk para pendidik seperti guru mengaji, TPQ, Madin, Guru Honorer dan Guru Swasta Non Sertifikasi.
“Jadi beliau-beliau ini harus dimasukan dalam daftar golongan penerima JPS dampak Covid-19,” ujarnya.
“Semoga Covid ini segera berlalu, sehingga pendidikan kita bisa normal kembali, bisa bertemu dan bertatap muka dalam ruang kelas yang sesungguhnya bukan dengan belajar tanpa kelas seperti saat ini,” pungkasnya. (Stj/Mfa)
