LINTASJATIM.com, Bondowoso – Fraksi Demokrat-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bondowoso menilai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan pelayanan publik.
Penilaian tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Kamis (2/7/2026).
Pandangan umum fraksi dibacakan Juru Bicara Fraksi Demokrat-PKS, Ketut Yudi Kartiko. Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Di awal penyampaiannya, Fraksi Demokrat-PKS mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kali secara berturut-turut.
Namun, menurut fraksi, capaian tersebut tidak boleh menutupi berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan APBD.
“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar penyajian angka-angka administratif di akhir tahun anggaran. Lebih dari itu, ini adalah instrumen evaluasi untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran publik, serta sejauh mana APBD benar-benar diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Bondowoso,” ujar Ketut.
Salah satu sorotan utama Fraksi Demokrat-PKS adalah perubahan postur APBD yang semula diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp96,5 miliar, namun pada akhir tahun justru mencatat surplus sebesar Rp48,4 miliar. Pergeseran hampir Rp145 miliar tersebut dinilai perlu dievaluasi karena mengindikasikan adanya program yang tidak terlaksana sesuai perencanaan.
“Apakah pergeseran defisit menjadi surplus sebesar Rp145 miliar ini merupakan hasil efisiensi yang terencana atau justru cerminan ketidakmampuan OPD mengeksekusi program yang telah disetujui DPRD? Mengapa dana yang dipastikan tidak terserap tidak direalokasikan melalui APBD Perubahan sehingga akhirnya menjadi SiLPA?” tegasnya.
Fraksi juga menyoroti masih mengendapnya dana transfer pemerintah pusat pada sektor pendidikan dan kesehatan, sementara capaian pelayanan dasar di kedua sektor tersebut dinilai belum optimal.
Menurut Fraksi Demokrat-PKS, kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan sekaligus percepatan pelaksanaan program agar anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Selain itu, fraksi mempertanyakan rendahnya realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), mulai dari rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar, pelayanan kesehatan bagi penderita HIV, hingga batalnya pelaksanaan pelatihan bagi personel Satpol PP dan Satlinmas.
Fraksi menegaskan program-program yang berkaitan dengan pelayanan dasar seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan APBD.
Sorotan lain diarahkan kepada kondisi keuangan RSUD dr. H. Koesnadi. Fraksi menilai penurunan kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rendahnya realisasi belanja modal, serta meningkatnya piutang perlu segera ditangani agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, Fraksi Demokrat-PKS meminta penjelasan mengenai realisasi belanja hibah pendidikan yang melampaui pagu anggaran, serta belum terbentuknya kembali dana cadangan daerah sebagai instrumen menjaga ketahanan fiskal pemerintah daerah.
Sebagai rekomendasi, Fraksi Demokrat-PKS mendorong Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperbaiki kualitas perencanaan anggaran, mempercepat penyerapan dana transfer, melakukan audit terhadap kondisi keuangan RSUD dr. H. Koesnadi, membentuk kembali dana cadangan daerah, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.
“Tantangan utama Pemerintah Kabupaten Bondowoso hari ini tampaknya bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana memastikan kualitas perencanaan yang lebih akurat, pelaksanaan program yang lebih efektif, serta keberpihakan anggaran yang lebih kuat pada pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Ketut.
