LINTASJATIM.com, Bondowoso – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan delapan catatan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Kamis (2/7/2026).
Pandangan umum dibacakan Juru Bicara Fraksi PKB, Didik Yuliyanto. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengelolaan aset dan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian serius.
Salah satu sorotan Fraksi PKB adalah rendahnya realisasi anggaran pemeliharaan Gedung Wisma Wakil Bupati Bondowoso pada Bagian Umum Sekretariat Daerah. Dari pagu anggaran sebesar Rp500,3 juta, realisasi belanja hanya mencapai sekitar 18,34 persen.
“Mengapa proses perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis maupun pengadaan tidak dapat dilaksanakan lebih awal sehingga pada saat memasuki akhir tahun anggaran waktu pelaksanaan menjadi sangat terbatas?” tanya Didik.
Fraksi PKB menilai rendahnya serapan anggaran tersebut menunjukkan perlunya pembenahan dalam proses perencanaan, pengadaan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan agar tidak terus menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
PKB juga menyoroti belum optimalnya realisasi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja. Dari pagu anggaran sekitar Rp1,91 miliar, masih terdapat sisa anggaran lebih dari Rp253 juta yang belum terserap.
Menurut fraksi, program pelatihan kerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan menekan angka pengangguran, sehingga pelaksanaannya harus dioptimalkan.
Sorotan berikutnya terkait belum terealisasinya pembangunan gedung PAUD, SD, dan SMP dengan nilai anggaran sekitar Rp8 miliar. Pemerintah daerah menyebut kegiatan tersebut tertunda karena masih menunggu pemenuhan persyaratan administrasi dari pemerintah pusat.
“Mohon dijelaskan secara rinci laporan apa yang dimaksud, mengapa belum dapat diselesaikan tepat waktu, dan sejak kapan kewajiban tersebut diketahui oleh Pemerintah Daerah,” ujar Didik.
Fraksi PKB juga menyoroti persoalan Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang sempat menghambat ratusan siswa SD dan SMP di Bondowoso mengikuti tahapan seleksi akibat kendala administrasi.
Menurut PKB, persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kesalahan administratif biasa karena berkaitan dengan hak peserta didik untuk mengembangkan prestasi.
“Apa hasil evaluasi Pemerintah Daerah terhadap penyebab utama tidak terunggahnya dokumen administrasi OSN, dan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut?” katanya.
Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, Fraksi PKB mempertanyakan tingginya SILPA di Dinas Peternakan dan Perikanan yang mencapai sekitar Rp2,81 miliar. Pemerintah diminta melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
Fraksi juga meminta penjelasan terkait piutang retribusi sebesar Rp117 juta dari PT DGU selaku pengelola Wisata Alam Tasnan Baru yang hingga akhir tahun 2025 belum disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
PKB mendorong pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengamankan hak keuangan daerah sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kerja sama pemanfaatan aset daerah.
Di sisi lain, Fraksi PKB memberikan apresiasi atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir mencapai 20 persen pada Tahun Anggaran 2025. Namun, capaian tersebut diharapkan diikuti dengan penguatan tata kelola pemerintahan, digitalisasi pelayanan, optimalisasi aset daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terakhir, Fraksi PKB menyoroti belum optimalnya pelaksanaan sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sektor kesehatan.
Beberapa program, seperti pengadaan ambulans, mesin fogging, genset, Co Analyzer, sarana air bersih, hingga pembangunan fasilitas kesehatan, belum dapat direalisasikan karena kendala administrasi maupun proses pengadaan.
Fraksi PKB menilai seluruh persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar pengelolaan APBD ke depan lebih efektif, tepat sasaran, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso. (Rif)
