LINTASJATIM.com, Bondowoso – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pengurus Cabang PMII Bondowoso mendorong penguatan perlindungan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Kepolisian Resor (Polres) Bondowoso, Senin (9/11/2026), menjelang peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP).
Dalam pertemuan itu, KOPRI menekankan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian perkara. Keselamatan, perlindungan, dan pemulihan korban juga harus menjadi perhatian utama.
Menurut KOPRI, kekerasan seksual bukan sekadar persoalan kriminalitas, melainkan persoalan kemanusiaan sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Dampaknya dapat berlangsung panjang, mulai dari aspek fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi korban.
KOPRI turut menyoroti fenomena gunung es dalam pelaporan kasus kekerasan seksual. Ketakutan terhadap pelaku, ancaman, stigma sosial, tekanan keluarga, hingga kekhawatiran menghadapi proses hukum menjadi sejumlah faktor yang membuat korban enggan melapor.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya menghadirkan ruang pelaporan yang aman serta menjamin perlindungan bagi korban.
Sebagai mitra kritis dan strategis kepolisian, KOPRI menilai organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan dan mahasiswa, memiliki peran penting dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak.
Peran itu dapat diwujudkan melalui pendidikan publik, penyampaian aspirasi korban, pengawalan kebijakan, hingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan kekerasan seksual.
Dalam audiensi tersebut, KOPRI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Polres Bondowoso. Di antaranya, meningkatkan respons cepat terhadap setiap laporan kekerasan seksual, mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta memperkuat koordinasi lintas lembaga.
KOPRI juga meminta agar akses korban terhadap layanan psikologis, sosial, kesehatan, dan bantuan hukum semakin dimaksimalkan.
Selain penanganan kasus, KOPRI mendorong keterlibatan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual. Upaya perlindungan perempuan dan anak, menurut organisasi tersebut, harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan publik dan langkah pencegahan.
Menanggapi aspirasi itu, Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M. mengapresiasi inisiatif dan kepedulian KOPRI dalam mendorong perlindungan perempuan dan anak. Ia menyatakan Polres Bondowoso terbuka untuk menjalin kolaborasi dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual.
“Kami sangat mengapresiasi teman-teman KOPRI. Polres sangat terbuka untuk berkolaborasi. Kami berharap perempuan yang menjadi korban tidak takut melapor karena kami siap mendampingi dan melindungi,” ujar Aryo.
Keterbukaan kepolisian tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dengan organisasi masyarakat sipil. Bagi KOPRI, kolaborasi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memastikan korban memperoleh akses pelaporan, pendampingan, dan perlindungan tanpa diskriminasi.
Ketua KOPRI PC PMII Bondowoso, Puteri Raudatul Jannah, S.Sos., menegaskan bahwa momentum menjelang 16 HAKTP harus menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan keberanian untuk bersuara dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.
Menurut Puteri, KOPRI akan terus menjalankan peran sebagai mitra kritis dan strategis dalam mengawal perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso.
“Kami ingin perempuan Bondowoso berani bersuara. Diam bukan lagi pilihan. Jika ada kekerasan, harus dilawan dan dilaporkan,” tegas Puteri.
Ia menambahkan, komitmen KOPRI tidak berhenti pada penyampaian aspirasi melalui audiensi. Organisasi tersebut juga akan terlibat dalam pendidikan publik, kampanye kesadaran, penguatan kapasitas kader, fasilitasi akses informasi, serta pengawalan kebijakan dan pelayanan publik terkait perlindungan perempuan dan anak.
KOPRI PC PMII Bondowoso berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga layanan, dan organisasi masyarakat sipil terus diperkuat.
Melalui kolaborasi tersebut, perlindungan bagi perempuan dan anak diharapkan semakin nyata, hak-hak korban terpenuhi, serta Kabupaten Bondowoso dapat menjadi wilayah yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
