LINTASJATIM.com, Sidoarjo – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Lintang Songo Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) menyampaikan lima tuntutan terkait kebijakan publik dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Hari Sumpah Pemuda.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi pembentangan poster di kawasan Babalayar, salah satu persimpangan strategis di pusat Kota Sidoarjo, Rabu (28/10/2026).
Lima tuntutan yang disuarakan meliputi penanganan bencana dan perlindungan lingkungan, reformasi ekonomi dan anggaran negara, pemerataan pendidikan serta pemenuhan hak dasar, reformasi hukum, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketua PMII Komisariat Lintang Songo UNUSIDA, M. Rizky Davin Syahputra, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam mengawasi kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan dalam bidang akademik, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab untuk bersikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Lima Tuntutan PMII UNUSIDA
Pertama, penanganan bencana dan perlindungan lingkungan.
PMII UNUSIDA mendesak pemerintah meningkatkan keseriusan dalam menangani bencana, termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional sesuai kriteria dan kebutuhan penanganan.
Mahasiswa juga meminta penghentian eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ekologis.
Menurut mereka, penanganan bencana harus memprioritaskan keselamatan korban, pemulihan hak masyarakat terdampak, upaya pencegahan, dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.
Kedua, reformasi ekonomi dan anggaran negara.
PMII UNUSIDA mendorong pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan, efektif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah diminta mengevaluasi program yang dinilai tidak tepat sasaran dan menekan pemborosan anggaran. Mahasiswa menekankan bahwa penggunaan uang negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mengutamakan kepentingan publik.
Ketiga, pemerataan pendidikan dan pemenuhan hak dasar.
PMII UNUSIDA mendorong pemerataan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain pendidikan, mahasiswa menyoroti pemenuhan hak dasar warga negara, mulai dari layanan kesehatan, akses air bersih, ketersediaan pangan, hingga pelayanan publik yang layak.
Mereka menilai keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menghalangi masyarakat dalam memperoleh hak-hak tersebut. Pemerintah juga diminta memastikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi kelompok rentan.
Keempat, reformasi hukum dan penghentian penyalahgunaan kekuasaan.
Mahasiswa mendesak penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Praktik tebang pilih dalam penanganan perkara serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
PMII UNUSIDA juga menekankan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Mereka berpandangan bahwa hukum harus berlaku setara tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang. Kritik terhadap pemerintah juga perlu dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Kelima, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam tuntutan terakhir, Davin menekankan pentingnya penanganan kasus korupsi secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
Mahasiswa juga menyoroti perlunya pencegahan konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, dan praktik nepotisme yang berpotensi merusak keadilan serta demokrasi.
Menurut mereka, penguatan lembaga pengawas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik diperlukan agar jabatan publik dijalankan sebagai amanah, bukan sarana untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu.
Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan
Melalui lima tuntutan tersebut, PMII UNUSIDA mendorong evaluasi terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Mahasiswa menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari program yang dicanangkan, tetapi juga dari dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Momentum Hari Sumpah Pemuda, menurut Davin, menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga semangat kebangsaan, memperjuangkan keadilan, dan mengawal demokrasi.
Semangat persatuan yang diwariskan para pemuda terdahulu perlu diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan bangsa serta keberanian menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
PMII UNUSIDA berharap tuntutan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Aksi pembentangan poster tersebut sekaligus menegaskan komitmen mahasiswa untuk menjalankan tanggung jawab sosial sebagai insan akademik, terutama dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan mendorong terwujudnya keadilan serta kesejahteraan rakyat.
