LINTASJATIM.com, Bangkalan – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Bangkalan (HIMABA) menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Rabu (21/10/2026). Mereka menyampaikan sejumlah kritik terhadap pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah.
Ketua Umum HIMABA, Muhammad Amin Ma’mun alias Imunk, melontarkan kritik keras kepada Bupati Bangkalan saat berorasi. Ia menyoroti prioritas kerja pemerintah daerah yang dinilai perlu lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Bupati Bangkalan jangan kerjanya main TikTok aja!” teriak Imunk dalam orasinya.
Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari penanganan anak jalanan, penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar, pendataan penerima bantuan sosial, hingga transparansi pembangunan tempat pengolahan sampah.
Aksi berlangsung diwarnai ketegangan. Kekecewaan mahasiswa bertambah karena Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tidak menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mereka secara langsung.
Dalam orasinya, Imunk juga mendesak Pemkab Bangkalan mengurangi kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendesak. Menurutnya, anggaran daerah perlu diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Seharusnya Pemkab Bangkalan mengurangi acara seremonial. Berhematlah, jangan buang-buang anggaran untuk kegiatan yang tidak penting dan hura-hura. Masyarakat membutuhkan pelayanan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial,” tegas Imunk.
Ia menilai pemerintah daerah harus menunjukkan hasil kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Persoalan sosial dan pelayanan publik, lanjutnya, tidak boleh terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
Lima Tuntutan HIMABA
Dalam demonstrasi tersebut, HIMABA menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemkab Bangkalan.
Pertama, mahasiswa mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial mengevaluasi penanganan anak jalanan yang berulang kali diamankan.
Mereka meminta pemerintah tidak hanya melakukan penertiban sesaat, tetapi juga memastikan pendataan, pendampingan keluarga, akses pendidikan, bantuan sosial, dan pemantauan lanjutan. HIMABA turut meminta penindakan sesuai ketentuan hukum terhadap pihak yang terbukti mengeksploitasi anak.
Kedua, HIMABA mendesak penertiban PKL dan parkir liar di kawasan Telang, Kecamatan Kamal. Satpol PP bersama Dinas Perhubungan diminta menindaklanjuti penggunaan bahu jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
Namun, mahasiswa menegaskan bahwa penataan PKL perlu disertai penyediaan lokasi relokasi yang layak bagi pedagang.
Ketiga, HIMABA meminta Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi ulang data desil masyarakat yang menjadi salah satu dasar penentuan sasaran bantuan sosial.
Mahasiswa juga meminta pemerintah menyediakan mekanisme sanggahan yang mudah diakses bagi warga yang merasa belum terdata atau belum menjalani pendataan.
“Kami meminta data masyarakat benar-benar diverifikasi di lapangan. Jangan sampai warga yang membutuhkan justru tidak terdata. Kalau ada manipulasi data atau penyalahgunaan bantuan, harus ditindak sesuai aturan,” demikian penegasan tuntutan HIMABA.
Keempat, mahasiswa mendesak Dinas Lingkungan Hidup membuka informasi mengenai realisasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di setiap kecamatan.
Informasi yang diminta mencakup jumlah fasilitas yang telah dibangun dan beroperasi, besaran anggaran, kendala pembangunan, serta jadwal penyelesaian yang jelas.
Kelima, HIMABA meminta Bupati Bangkalan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan membuka informasi publik secara berkala.
Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup diharapkan bekerja secara terkoordinasi serta menyampaikan laporan yang dapat dievaluasi masyarakat.
Mahasiswa Soroti Tanggung Jawab Pemerintah
Koordinator Lapangan HIMABA, Rahman, menegaskan bahwa kelima tuntutan tersebut harus mendapat tindak lanjut yang jelas. Ia meminta pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan masyarakat berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
“Lima tuntutan ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Bangkalan. Jangan sampai masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama, sementara antarinstansi saling melempar tanggung jawab. Bupati sebagai kepala daerah harus memastikan seluruh organisasi perangkat daerah bekerja sesuai tugas dan kewenangannya,” tegas Rahman.
Di tengah aksi, Rahman merobek naskah tuntutan sebagai simbol protes dan kekecewaan mahasiswa. Aksi simbolis itu berlangsung ketika Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tidak menemui para demonstran.
HIMABA menyebut demonstrasi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bertujuan mendorong pemerintah lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan publik.
Mahasiswa berharap aspirasi mereka mendapat tanggapan terbuka yang disertai langkah konkret dan jadwal tindak lanjut yang dapat dipantau masyarakat.
HIMABA pun mendesak Pemkab Bangkalan segera memberikan respons resmi terhadap lima tuntutan tersebut. Mereka meminta pemerintah membuktikan komitmennya melalui evaluasi kebijakan, pembenahan pelayanan publik, transparansi anggaran, serta penyelesaian berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat. (Syaiful)
