LINTASJATIM.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan pembenahan menyeluruh di Kebun Binatang Surabaya (KBS) setelah kasus korupsi pengadaan pangan satwa menjadi perhatian publik.
Pembenahan tidak hanya diarahkan pada sektor keuangan. Pemkot juga menaruh perhatian terhadap tata kelola perusahaan, struktur organisasi, hingga pengawasan kesehatan dan nutrisi satwa.
Dikutip dari detikJatim.com, asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, mengatakan evaluasi terhadap Perumda KBS dilakukan secara rutin untuk memastikan pengelolaan perusahaan tetap sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah Kota Surabaya memang ada evaluasi internal dari teman-teman Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA), itu ada evaluasi setiap enam bulan, dan setiap tahun,” kata Syamsul, Minggu (16/8/2026).
Menurutnya, evaluasi tahunan juga menjadi dasar dalam menentukan besaran dividen yang disetorkan Perumda KBS. Namun, capaian dividen tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan perusahaan.
Untuk memperkuat pemeriksaan, Pemkot Surabaya akan melibatkan auditor independen dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan KBS. Pembagian fungsi dan kewenangan dalam struktur organisasi juga akan ditinjau kembali.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan seleksi jajaran direksi dan dewan pengawas baru. Pemkot menekankan integritas sebagai persyaratan utama bagi calon pengelola.
“Yang jelas sudah dipersyaratkan bahwa syarat dewan pengawas dan direksi baru ini memang yang pertama harus memiliki integritas. Itu syarat utamanya,” ujarnya.
Selain integritas, calon pengelola KBS harus memiliki kompetensi manajerial, memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta mempunyai rekam jejak yang bersih.
Kriteria tersebut juga diperluas dengan kemampuan di bidang konservasi. Pemkot akan melibatkan akademisi dan praktisi independen dalam proses seleksi guna memastikan calon pengelola memahami fungsi KBS sebagai lembaga konservasi.
“Yang paling utama adalah calon direktur dan dewan pengawas ini juga memiliki komitmen terhadap konservasi satwa,” kata Syamsul.
Para calon direksi nantinya juga diminta memaparkan gagasan dan kemampuan mereka di hadapan tim independen. Mekanisme ini diharapkan menghasilkan pengelola yang mampu menjalankan KBS secara profesional sekaligus menjaga kepentingan satwa.
Pengawasan terhadap KBS juga akan diperluas ke aspek kesejahteraan satwa. Pemkot berencana menyiapkan pengawasan khusus yang mencakup kondisi medis dan pemenuhan nutrisi hewan.
“Untuk pengawasannya juga kita nanti akan membentuk pengawas-pengawas yang banyak. Termasuk pengawas khusus terkait dengan medis dan nutrisi dari hewan-hewan yang ada di KBS,” jelasnya.
Syamsul menyebut persoalan yang terjadi sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan KBS ke depan semakin baik. Penempatan orang sesuai kompetensi dinilai menjadi salah satu kunci pembenahan.
“Jadi pengalaman yang di belakang kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Karena memang the right man on the right place, itu yang benar, baru bisa menggerakkan semua nantinya,” pungkasnya.
