LINTASJATIM.com, Surabaya – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam mencabut izin impor perusahaan pakan yang terbukti memainkan harga di tengah kesulitan yang dialami peternak ayam petelur.
Dikutip dari detikJatim.com, ancaman tersebut disampaikan Amran setelah menggelar Rapat Koordinasi Perunggasan di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya, Selasa (11/8/2026).
Amran mengatakan pemerintah menerima keluhan peternak terkait tingginya biaya produksi, terutama harga pakan. Kondisi tersebut dinilai turut menekan pendapatan peternak telur.
Pemerintah, kata dia, akan memperpanjang penyaluran jagung pakan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan Bulog hingga akhir 2026.
“Alhamdulillah hari ini sepakat, harga jagung pakan dari SPHP yang disalurkan dari Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” kata Amran.
Selain menjaga ketersediaan jagung pakan, pemerintah juga berkomitmen mengawal harga telur di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Amran meminta seluruh SPPG menyerap telur dari peternak dengan harga yang telah disepakati. Penyerapan juga diharapkan meningkat seiring bertambahnya frekuensi konsumsi telur dalam program pemenuhan gizi.
“Kemudian harga telur, Insya Allah kita jaga harganya di tingkat SPPG,” tegasnya.
Di sisi lain, Amran mengingatkan perusahaan besar dan importir pakan agar tidak memanfaatkan kondisi peternak untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
“Kami sepakat juga kepada seluruh peternak besar, pengimpor pakan, jangan ada bermain-main, kami pasti cabut izinnya!” ujarnya.
Amran bahkan menyebut pihaknya telah menerima informasi mengenai dugaan praktik permainan harga yang dilakukan salah satu perusahaan pakan. Satgas dari Mabes Polri disebut akan melakukan pemeriksaan mulai Rabu (12/8/2026).
“Kalau terbukti izinnya saya cabut! Dengar saja kabarnya, izinnya saya cabut, enggak ada lagi basa-basi!” tegas Amran.
Menurut Amran, perlindungan terhadap peternak menjadi perhatian pemerintah karena jumlah pelaku usaha di sektor tersebut mencapai sekitar 3,8 juta orang.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan menunggu persoalan semakin meluas sebelum mengambil langkah. Rapat koordinasi di Surabaya dilakukan setelah muncul aksi penyampaian aspirasi dari peternak di sejumlah daerah.
“Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami,” tandasnya.
