LINTASJATIM.com, Banyuwangi – Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya memastikan investasi pertambangan tidak hanya memenuhi aspek perizinan dan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu menjadi fokus dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke wilayah operasional PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Kamis (23/7/2026).
Dikutip dari detikJatim.com, kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, didampingi anggota Komisi IV asal Banyuwangi Sumail Abdullah dan Sonny T. Danaparamita.
Turut hadir perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, serta jajaran manajemen PT BSI.
Agenda utama kunjungan adalah meninjau pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sekaligus mengevaluasi komitmen investasi berkelanjutan yang dijalankan perusahaan.
Dalam paparannya, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah menyampaikan PT BSI telah memenuhi kewajiban penyediaan lahan kompensasi sesuai ketentuan pemerintah.
Perusahaan yang memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) seluas 4.998 hektare itu telah menyerahkan lahan kompensasi di Bondowoso, Jawa Timur, dan Sukabumi, Jawa Barat, dengan total luas mencapai 1.991,838 hektare.
Lahan tersebut kini telah ditetapkan sebagai kawasan hutan permanen, sehingga memenuhi rasio kompensasi 1:2 sebagaimana diatur dalam regulasi.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan PPKH benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan tambang.
“Kami ingin memastikan PPKH PT BSI berdampak linier terhadap peningkatan taraf hidup warga sekitar. Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas menindak pelaku perusakan hutan ilegal demi menjaga kelestarian alam,” ujar Titiek.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut keberadaan investasi pertambangan memberikan nilai strategis bagi daerah, termasuk melalui kepemilikan golden share yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
“Saat ini Pemda sedang mengurus Perda Dana Abadi. Melalui payung hukum ini, Pemda dapat mengoptimalkan nilai ekonomi dari kepemilikan saham tersebut, yang hasilnya akan dialokasikan secara terstruktur untuk menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan masa depan masyarakat Banyuwangi,” kata Ipuk.
Di sisi perusahaan, Presiden Direktur PT BSI Adi Adriansyah Sjoekri menjelaskan operasional Tujuh Bukit dirancang agar dapat berjalan berdampingan dengan kawasan permukiman maupun sektor pariwisata.
“Tidak ada tambang di Indonesia yang modelnya sepresisi PT BSI. Seluruh perencanaan teknis terintegrasi dengan baik. Keberadaan PT BSI bukan sekadar industri, melainkan telah menjelma menjadi ikon kemajuan ekonomi dan investasi di Banyuwangi,” ujar Adi.
Selain aspek operasional, PT BSI juga memaparkan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang mencakup delapan bidang, mulai pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur publik.
Di luar lokasi kegiatan, sejumlah warga menyampaikan harapan agar forum serupa ke depan dapat melibatkan lebih banyak masyarakat. Salah seorang warga berinisial M mengaku menyayangkan keterbatasan undangan sehingga tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Seharusnya kami bisa diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan dukungan kami langsung di dalam forum. Kami sangat menyayangkan kami tidak mendapatkan undangan,” ujarnya.
Masukan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa masyarakat berharap tersedia ruang komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan warga agar investasi di Banyuwangi dapat terus berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberi manfaat yang lebih luas bagi daerah.
