LINTASJATIM.com, Bondowoso – Aliansi Eksekutif Bondowoso menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi nasional yang dinilai memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (22/6/2026), aliansi tersebut menyoroti persoalan ekonomi, demokrasi, hingga isu militerisme di ruang sipil.
Aliansi menilai masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), efektivitas pengelolaan anggaran negara, hingga isu kebebasan sipil dan ruang demokrasi.
Koordinator Aliansi Eksekutif Bondowoso menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat, menjaga kebebasan berpendapat, serta memastikan demokrasi berjalan secara sehat.
“Rakyat saat ini dibebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM. Di sisi lain, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran negara agar program-program yang dijalankan benar-benar efektif, tepat sasaran, serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam pernyataan tersebut, Aliansi Eksekutif Bondowoso menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menekan harga bahan pokok dan BBM guna meringankan beban masyarakat.
Kedua, meminta evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran negara serta penguatan sistem administrasi pada program-program prioritas agar pelaksanaannya lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Ketiga, mendesak pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) serta menghentikan tindakan represif dan kriminalisasi terhadap mahasiswa, aktivis, maupun masyarakat sipil yang menyampaikan kritik.
Keempat, menolak praktik militerisme di ruang sipil dan mendorong revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), termasuk penolakan terhadap penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil.
Aliansi menegaskan demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila kebebasan berpendapat dan kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah tetap dijamin.
“Diam atas ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan. Karena itu kami memilih untuk bersuara, berpihak kepada rakyat, serta menjaga nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Aliansi Eksekutif Bondowoso.
Mereka juga menyatakan akan terus mengawal isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan, kebebasan sipil, dan demokrasi sebagai bagian dari peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial.
