LINTASJATIM.com, Bondowoso – DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Bondowoso menyoroti rencana kebijakan pembatasan kadar tar dan nikotin pada produk rokok yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan tembakau lokal serta kesejahteraan petani.
Ketua DPC APTI Bondowoso, M. Yasid, mengatakan wacana penerapan batas nikotin di bawah 1 miligram sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dinilai sulit diterapkan pada karakteristik tembakau Bondowoso yang memiliki cita rasa dan kadar nikotin khas.
Menurutnya, varietas unggulan Bondowoso seperti Maesan 1 dan Maesan 2 rata-rata memiliki kadar nikotin sekitar 2 hingga 4 persen. Sementara varietas kasturi yang kini banyak diminati industri justru memiliki kadar nikotin lebih tinggi.
“Kalau dipaksakan mengikuti batas di bawah satu miligram, karakter asli tembakau Bondowoso bisa hilang,” ujarnya.
Yasid menjelaskan, kebutuhan industri terhadap tembakau berkadar nikotin tinggi justru meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk campuran rokok kretek.
Kondisi tersebut membuat pola tanam petani mulai berubah. Jika sebelumnya varietas Maesan mendominasi lahan pertanian, kini penanaman kasturi semakin meningkat karena tingginya permintaan pasar.
Menurut APTI Bondowoso, regulasi pembatasan nikotin tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai industri hasil tembakau nasional.
“Kalau industri dipaksa menyesuaikan aturan itu, bukan tidak mungkin mereka akan beralih ke bahan baku impor,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut dapat mempersempit pasar tembakau lokal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani di daerah penghasil tembakau seperti Bondowoso.
Karena itu, APTI Bondowoso bersama petani menyatakan penolakan terhadap rencana kebijakan tersebut dan meminta pemerintah pusat mengkaji ulang dampaknya sebelum regulasi diterapkan.
Deklarasi penolakan rencananya akan disampaikan kepada pemerintah pusat, DPR RI, hingga Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk aspirasi petani tembakau Bondowoso.
“Kami hanya ingin pemerintah benar-benar melihat kondisi petani di lapangan sebelum membuat kebijakan,” tegas Yasid.
APTI Bondowoso berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang tetap melindungi keberlangsungan petani sekaligus menjaga eksistensi tembakau lokal sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.
