LINTASJATIM.com, Banyuwangi – Sebanyak 189 kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi memadati Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (17/11/2025).
Mereka menuntut klarifikasi atas pernyataan kontroversial anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi Gerindra berinisial Swt, yang menuding adanya pemotongan dana bantuan sosial (bansos) di 80 persen desa.
Rombongan kades tiba sekitar pukul 09.00 WIB dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Hariyanto, bersama jajaran staf sekretariat dewan.
Sebelumnya, Swt sempat menyatakan di hadapan publik bahwa mayoritas kepala desa di Banyuwangi diduga melakukan pemotongan bansos yang disalurkan kepada warga desa. Pernyataan tersebut memicu keresahan para kades yang merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya.
“Kami datang untuk meminta klarifikasi atas tudingan yang disampaikan Saudara Swt, yang menuduh kades mengambil keuntungan Rp24 juta dari setiap penyaluran bansos. Kami minta ia membuktikan ucapannya karena itu sangat merugikan kami,” tegas Ketua Asosiasi Kepala Desa (ASKAB) Banyuwangi, Budiharto.
Aksi sempat diwarnai insiden kecil saat sejumlah kades menolak kehadiran media. Namun, situasi kembali kondusif setelah diputuskan pertemuan digelar secara tertutup antara perwakilan kades dan anggota DPRD.
Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dengan pengamanan ketat dari Polresta Banyuwangi. Dalam dialog tersebut, Swt disebut mengakui kekeliruannya.
“Kami tanya tadi ke Swt di dalam ruangan, beliau bilang hanya kepeleset ngomong,” ungkap Budi.
Para kades kemudian meminta agar Swt menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Tidak lama berselang, Swt akhirnya muncul dan menyatakan permohonan maaf di hadapan seluruh kades serta awak media atas ucapannya yang memicu kegaduhan.
Budi menegaskan bahwa persoalan ini dianggap selesai setelah permintaan maaf disampaikan.
“Sudah jelas dan clear. Insya Allah tidak ada pemotongan bansos,” tutupnya. (Choirul A)
