LINTASJATIM.com, Surabaya – Dinamika penyusunan struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasca-Muktamar ke-35 mulai memunculkan sejumlah pandangan dari warga NU. Salah satunya disampaikan HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur.
Warga NU yang dikenal sebagai Kyai Kampung itu menilai perbedaan pandangan dalam penyusunan kepengurusan merupakan hal wajar dalam proses organisasi. Namun, dinamika tersebut menurutnya perlu disikapi secara proporsional agar tidak berkembang menjadi isu yang memicu kesalahpahaman.
Gus Lilur menyebut setidaknya ada dua pertimbangan objektif dan egaliter yang perlu menjadi dasar penyusunan kepengurusan PBNU, yakni profesionalitas dan kemampuan serta keterwakilan wilayah.
Dalam konteks profesionalitas tersebut, ia menyoroti langkah Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang disebut mengusulkan Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal PBNU.
“Ketum PBNU terpilih Gus Kikin menyodorkan Lukman Edy, mantan Menteri PDT dan mantan Sekjend PKB, sebagai Sekjend PBNU,” ujar Gus Lilur, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, Lukman Edy memiliki pengalaman yang relevan untuk mendukung kerja organisasi. Ia pernah menjabat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Sekretaris Jenderal PKB.
Gus Lilur menilai rekam pengalaman tersebut tidak semestinya langsung dibaca dalam perspektif politik. Ia menyinggung munculnya narasi “PKB Come Back” yang berkembang menyusul isu tersebut.
Menurut dia, penilaian terhadap seseorang yang akan masuk dalam struktur PBNU seharusnya lebih dulu didasarkan pada kapasitas, pengalaman dan kemampuan menjalankan tugas organisasi.
Ia bahkan menyebut Lukman Edy sebagai sosok yang memiliki pengalaman lapangan dan dinilai mampu membantu Gus Kikin menjalankan roda organisasi.
“Operator lapangan” Gus Kikin, kata Gus Lilur, memiliki pengalaman yang dinilai cukup untuk memangku dan mengampu posisi SekretarisJenderal PBNU.
Selain persoalan kapasitas, Gus Lilur juga menyoroti aspek keterwakilan wilayah dalam penyusunan struktur PBNU.
Ia mengingatkan bahwa PBNU merupakan organisasi dengan basis jamaah dan struktur yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, komposisi kepengurusan dinilai perlu mencerminkan keragaman wilayah tersebut.
Gus Lilur mencermati posisi Rais Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU yang sama-sama berasal dari Jawa Timur.
“Rais Aam PBNU – Jawa Timur. Ketum PBNU – Jawa Timur. Masa jabatan lainnya diisi orang Jawa Timur semua?” ujarnya.
Menurut dia, pertimbangan wilayah penting agar kepengurusan PBNU tidak terlalu terkonsentrasi pada satu daerah.
Karena itu, Gus Lilur justru menyatakan dukungannya terhadap Gus Kikin untuk menyusun kepengurusan yang memiliki representasi nasional.
“Mendukung sikap profesional dan egaliter Gus Kikin. PBNU memang bukan PWNU Jatim,” katanya.
Ia berharap penyusunan struktur PBNU tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan siapa mendapatkan posisi, tetapi juga bagaimana memastikan organisasi memiliki orang-orang yang mampu bekerja sekaligus merepresentasikan keragaman NU di berbagai daerah.
“Saya dan rasanya semua Jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur,” tegasnya.
Gus Lilur menilai perbedaan pilihan dalam penyusunan struktur merupakan bagian dari dinamika organisasi. Hal terpenting, menurutnya, proses tersebut tetap berjalan dengan mengedepankan profesionalitas, kemampuan, keterwakilan wilayah dan semangat kebersamaan.
Ia juga berharap perjalanan kepemimpinan Gus Kikin mendapat dukungan dari para muassis NU.
“Terus maju Gus Kikin. Semoga para Muassis membersamai Panjenengan. Bismillah,” pungkasnya.
Gus Lilur Dukung Gus Kikin, Bentuk Kepengurusan PBNU yang Profesional dan Egaliter
