LINTASJATIM.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) memperjelas arah transformasi perusahaan, terutama terkait strategi hilirisasi komoditas dan kontribusinya terhadap program swasembada pangan nasional.
Permintaan tersebut disampaikan Nasim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) beserta subholding, Senin (6/7/2026).
Menurut Nasim, transformasi yang dijalankan PTPN tidak cukup hanya berfokus pada restrukturisasi internal. Perusahaan juga harus memiliki peta jalan yang jelas dan terukur untuk mendukung pembangunan sektor perkebunan dan ketahanan pangan nasional.
“PTPN selama ini berada dalam fase transformasi. Ada transformasi, restrukturisasi bisnis, restrukturisasi administratif, restrukturisasi manajemen, digital, dan lain-lain. Itu semua tidak mudah,” ujarnya.
Ia mengakui proses transformasi PTPN merupakan pekerjaan besar mengingat perusahaan tersebut merupakan salah satu BUMN perkebunan terbesar dan tertua di Indonesia. Namun, menurutnya, perubahan itu harus menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata terhadap peningkatan daya saing perusahaan dan ketahanan pangan nasional.
Nasim juga menyoroti pentingnya percepatan hilirisasi komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, gula, kopi, dan tembakau. Menurutnya, pengembangan produk turunan bernilai tambah dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas dalam negeri.
“Hilirisasi menjadi sangat penting. Dari bahan turunan kelapa sawit, gula, dan komoditas lainnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Nasim mendorong PTPN memperkuat riset dan inovasi melalui pengembangan laboratorium, peningkatan kegiatan penelitian, serta pelibatan tenaga ahli guna menghasilkan produk-produk turunan yang memiliki daya saing tinggi.
Ia mencontohkan sejumlah negara telah berhasil mengembangkan berbagai produk berbasis kelapa sawit, mulai dari bahan baku tekstil, produk pangan, hingga energi terbarukan. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang yang sama apabila didukung strategi pengembangan yang matang.
Dalam rapat tersebut, Nasim juga menilai paparan Direksi PTPN belum sepenuhnya menggambarkan peta jalan jangka panjang perusahaan, terutama terkait hilirisasi dan kontribusi terhadap program swasembada pangan.
Karena itu, ia meminta manajemen PTPN menyampaikan dokumen dan penjelasan yang lebih rinci kepada Komisi VI DPR RI agar arah pengembangan perusahaan dapat dibahas secara komprehensif.
Selain aspek bisnis, Nasim turut mengingatkan agar proses restrukturisasi tidak mengabaikan hak dan kesejahteraan para karyawan.
“Jangan sampai karena restrukturisasi atau penggabungan perusahaan, hak-hak karyawan justru dikurangi atau tidak dipikirkan. Itu harus menjadi komitmen direksi,” tegasnya.
Nasim berharap transformasi PTPN mampu memperkuat daya saing perusahaan, mempercepat hilirisasi industri perkebunan, mendukung program swasembada pangan nasional, serta tetap memberikan perlindungan dan kepastian bagi seluruh pekerja. (Rif)
