LINTASJATIM.com, Surabaya – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 dengan menggelar pelatihan bagi ratusan konsultan keluarga dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, Minggu (5/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga di tengah meningkatnya tantangan sosial dan ekonomi.
Pelatihan yang digelar secara hybrid itu diselenggarakan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bipeka) DPW PKS Jawa Timur. Selain pelatihan, PKS Jawa Timur juga meluncurkan Sekolah Keluarga Indonesia (SKI), Pos Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PPEK), serta layanan konsultasi keluarga Halo Rumah Keluarga Indonesia (Halo RKI).
Ketua Bipeka DPW PKS Jawa Timur, Nurul Arbaati, mengatakan penguatan ketahanan keluarga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi.
Menurutnya, keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat sehingga perlu mendapatkan perhatian serius di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.
Pelatihan menghadirkan psikolog sekaligus Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai DPP PKS, Muhammad Iqbal, Ph.D., serta Sekretaris Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS, Iis Istiqomah, M.Si.
Ketua DPW PKS Jawa Timur, Bagus Prasetia Lelana, menegaskan rangkaian kegiatan Harganas tidak sekadar menjalankan program organisasi, tetapi merupakan gerakan untuk memperkuat institusi keluarga.
“Hari ini kita bukan hanya melaunching sebuah program, tetapi sedang meluncurkan sebuah gerakan membangun peradaban melalui keluarga. Karena keluarga adalah sekolah pertama kehidupan. Di sanalah karakter dibentuk, akhlak ditanamkan, dan masa depan bangsa dipersiapkan,” ujarnya.
Bagus menilai keluarga merupakan investasi strategis dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Namun, menurutnya, keluarga juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan pola hidup, perkembangan media digital, tekanan ekonomi, hingga menurunnya kualitas komunikasi dalam rumah tangga.
Ia juga menyoroti tingginya angka perceraian di Jawa Timur sebagai tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur mencatat lebih dari 93 ribu perkara perceraian sepanjang 2025.
“Data ini menjadi pengingat bahwa keluarga membutuhkan pendampingan yang nyata. Kita tidak boleh hanya datang ketika masalah sudah terjadi, tetapi harus hadir sejak awal melalui edukasi, konsultasi, dan pemberdayaan keluarga,” katanya.
Menurut Bagus, keberadaan konsultan keluarga di berbagai daerah diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem keluarga yang lebih tangguh sekaligus memberikan pendampingan bagi masyarakat.
Ia menambahkan, melalui berbagai program tersebut PKS ingin memperluas kontribusinya dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya melalui aktivitas politik, tetapi juga melalui penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat.
“Kita ingin PKS hadir bukan hanya menjelang pemilu, tetapi hadir setiap saat ketika masyarakat membutuhkan. Hadir dalam keluarga, hadir dalam pemberdayaan ekonomi, dan hadir memberikan solusi atas persoalan masyarakat,” ujarnya.
