LINTASJATIM.com, Bondowoso – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bondowoso mengingatkan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah.
Opini tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola APBD yang efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Sandi Ikromah Aulia Mochtar, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Kamis (2/7/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang kembali mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
“Opini WTP merupakan indikator bahwa penyajian laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian intern yang memadai, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah,” ujar Sandi.
Meski demikian, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Menurut fraksi, besarnya SiLPA dapat menjadi indikator belum optimalnya perencanaan anggaran maupun pelaksanaan program pembangunan.
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya SiLPA, apakah berasal dari rendahnya realisasi belanja modal, efisiensi pengadaan barang dan jasa, tidak terserapnya belanja operasional, kegiatan yang batal dilaksanakan, atau justru karena pendapatan daerah melampaui target.
Selain itu, fraksi mempertanyakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terbentuknya SiLPA tersebut.
“Penjelasan ini penting agar DPRD dapat mengevaluasi kualitas perencanaan APBD sekaligus memastikan bahwa besarnya SiLPA bukan disebabkan tertundanya pelayanan publik maupun pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang dinilai sebagai instrumen utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso diminta menjelaskan berbagai kendala yang menghambat penyerapan belanja modal, mulai dari keterlambatan proses pengadaan, persoalan administrasi, perubahan kebijakan, hingga kesiapan perencanaan di masing-masing perangkat daerah.
Menurut Fraksi Golkar, perencanaan yang matang sejak awal tahun anggaran akan mempercepat proses pengadaan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
Fraksi menegaskan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan daerah atau raihan opini WTP, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Sandi menegaskan Fraksi Partai Golkar tetap mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berpihak kepada masyarakat. Namun, dukungan tersebut harus disertai evaluasi yang objektif agar pengelolaan APBD semakin akuntabel, berkualitas, dan tepat sasaran. (Rif)
