LINTASJATIM.com, Nganjuk – Di tengah pandemi Covid-19, warung elekronik gotong royong (e-warong) masih bertahan melayani kebutuhan masyarakat Nganjuk. Selain melayani kebutuhan, e-warong juga berfungsi untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai bagi warga miskin.
Pada pertengahan 2018, program elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan (e-Warong Kube-PKH) dalam skala perintisan. Keberadaannya juga mampu meminimalisir penyimpangan terkait bansos.
Program ini merupakan pengalihan bantuan sosial tunai ke bansos non tunai berbasis digital. Tujuan program ini antara lain meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan pelayanan keuangan inklusif.
“Di Kabupaten Nganjuk saat ini sudah berdiri 330 e-warong yang melayani sekitar 60 ribu keluarga miskin kelompok penerima manfaat (KPM). Dengan sistem ini setiap bansos dan subsidi akan disalurkan secara non tunai menggunakan sistem perbankan,” ujar Andik Najib Ibrahim, Koordinator PKH Kabupaten Nganjuk.
Tidak hanya sebagai tempat membeli kebutuhan bahan pokok, e-warong juga berfungsi sebagai mini automatic teller macine (ATM) yang melayani pencairan bantuan sosial, belanja non tunai, buka tabungan, setoran atau tarik tunai dan transfer.
Selain itu, e-warong ini juga melayani pembayaran listrik, telepon, BPJS, PAM, cicilan, tiket, token listrik bahkan pulsa. Bahkan, gas elpiji tabung ukuran 3 kilogram juga bisa dibeli di e-warong.
“Skema ini diharapkan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat,” terang Andik, Rabu (1/7/2020).
Di sisi lain, e-warong juga berfungsi sebagai tempat pemasaran produk-produk anggota kelompok usaha. Menyediakan kebutuhan usaha dan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga paling murah.
“Melalui e-warong keluarga penerima manfaat (KPM) bisa lebih produktif lagi. Sebab, mereka terlibat langsung dalam kegiatan perekonomian,” sambungnya.
Lebih lanjut Andik mengatakan, e-warong jadi simbol penerapan ekonomi kerakyatan. Sebab, e-warong yang menjual kebutuhan masyarakat itu dagangannya berasal dari masyarakat dan dibeli masyarakat sekitar. Sehingga, perputaran ekonomi di desa setempat lebih dinamis.
“Selain itu, dengan adanya e-warong ini kebutuhan masyarakat sekitar semakin mudah didapatkan. Masyarakat bisa memilih dan memilah sesuai dengan kebutuhan mereka,” imbuh Andik.
Sebagai Koordinator PKH Kabupaten Nganjuk, Andik menyebut tidak ada aturan baku yang mengharuskan pengadaan barang pada e-Warong harus dari pengusaha lokal.
“Kaitan pengadaan bahan sembako, e-warong murni mencari yang murah di bawah harga pasar. Kemudian kualitas harus bagus. Tidak mengarahkan harus ke mana, yang penting sebisa mungkin terpenuhi,” ujarnya.
Lebih jauh Andik juga mengatakan, mekanisme penyediaan komoditi program sembako diserahkan sepenuhnya ke e-warong. Pihaknya sebatas mengawasi dan memastikan kualitas dan kuantitas barang.
“Pendamping PKH dalam hal ini hanya memastikan komoditi yang disalurkan sesuai antara kuantitas dan kualitas, untuk komoditi program sembako sendiri diserahkan sepenuhnya kepada e-warong yang ada,” pungkasnya. (Awr/Stj)
