Akan tetapi, jika pelaksanaan PAK molor maka tak ada yang bisa menjamin Pilkades Serentak bisa dilaksanakan sebelum Pilkada Sidoarjo 9 Desember 2020.
“Karena kuncinya ada pada realisasi PAK itu. Dan klausulnya waktu pelaksanaan Pilkades tidak boleh terlalu dekat (mepet) dengan Pilkada,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sidoarjo ini.
Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi. Menurutnya, belum pastinya pelaksanaan Pilkades Serentak karena ada beberpa hal.
Pertama, karena ada masalah pandemi Covid-19. Hal ini mendorong perubahan pola dan harus ada tambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Saat pandemi Covid-19, setiap TPS maksimal digunakan 400 pemilih.
Kedua, soal adanya Dinas PMD, Asisten dan Sekda Sidoarjo sudah menjadwalkan pelaksanaan Pilkades Serentak itu. Sementara tahapannya belum dilalui semua.
Melalui jajak pendapat itu diharapkan mampu mengetahui akar permasalahan yang ada. Masukan dan saran nantinya akan dijadikan bahan hearing bersama Sekda dan OPD lainnya.
“Insyaallah Oktober Tahun 2020 Pilkades Serentak dilaksanakan. Kalau tidak ada perubahan. Itu bergantung eksekutif (Pemkab) Sidoarjo. Karena juga sudah dianggarkan Rp 2,8 miliar untuk Pilkades Serentak ini,” tandasnya.
