LINTASJATIM.com, Trenggalek – Rencana sekolah tatap muka atau luar jaringan (luring) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada awal tahun ini, masih belum bisa digelar di Trenggalek.
Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Trenggalek Sunarya mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan seluruh komponen pemangku kebijakan, termasuk Satgas COVID-19.
“Kami masih koordinasi dengan para pihak. Kami juga nunggu kebijakan dari Satgas COVID-19, barang kali nanti akan memberikan langkah-langkah yang lebih pasti,” kata Sunarya, Selasa (5/1/2021).
Menurutnya penundaan sekolah tatap muka dilakukan lantaran Trenggalek saat ini masuk dalam zona oranye atau tingkat penyebaran COVID-19 kategori sedang. Sehingga dibutuhkan strategi khusus jika pembelajaran tatap muka kembali dilakukan.
“Karena protokol kesehatan itu komplek, mulai dari anak berangkat sekolah, tiba di sekolah, kemudian saat pembelajaran sampai dengan pulang sekolah,” ujarnya.
Menurut Sunarya, jika dilihat dari kesiapan sekolah, terutama jenjang SMP, rata-rata telah siap dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal itu terbukti pada saat Trenggalek masuk zona kuning, telah melakukan uji coba sekolah tatap muka di puluhan sekolah dan berjalan dengan lancar.
“Di setiap sekolah itu sudah ada satgasnya, yang mengawasi penerapan protokol kesehatan. Selain itu peralatan pendukungnya juga sudah ada,” jelasnya.
Namun pihaknya tidak mau gegabah dalam menerapkan pembelajaran tatap muka pada zona oranye saat ini. Pihaknya membutuhkan strategi yang lebih baik, guna meminimalisir terjadinya penyebaran virus Corona di lingkungan sekolah.
“Kemarin itu kami sempat rapat daring dengan Kemendikbud, ada usulan untuk siswa yang akan mengikuti sekolah tatap muka harus isolasi mandiri selama 14. Kami rasa ini adalah usulan yang menarik, karena untuk memastikan siswa tersebut bebas COVID-19,” kata Sunarya.
Pihaknya mengakui saat ini banyak wali murid yang menginginkan sekolah tatap muka, mereka beralasan jika terus menerus sekolah daring menimbulkan persoalan yang komplek di lingkungan keluarga.
“Ya kalau dari keinginan wali murid memang seperti itu, ingin segera sekolah tatap muka. Makanya saat ini kami masih mencari solusi untuk persoalan ini,” jelasnya.
Jika sekolah luring atau tatap muka kembali digelar, maka prioritas pertama akan diberikan kepada sekolah jenjang SMP dan yang sederajat. Hal itu berkaitan dengan kesiapan siswa dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Kalau yang sudah dewasa prediksi kami akan lebih mudah penerapan protokol kesehatannya. Nah baru ketika SMP sudah lancar, kemungkinan untuk jenjang SD, tapi kelas atas, seperti 4, 5 dan 6,” Imbuhnya.
Sementara itu terkait sekolah tatap muka di masa pandemi menuai pro dan kontra di masyarakat. Salah seorang wali murid Insiyah, mengaku tidak mempersoalkan jika harus ditunda dulu, hingga kondisi lebih aman.
“Saya manut pemerintah, tidak apa-apa kalau memang ditunda, biar aman dulu. Tapi untuk kepastiannya, saya belum dapat info. Hari ini tadi anak saya yang kelas 2 masih ambil rapor, gurunya saya tanya juga masih nunggu kebijakan dari kabupaten,” jelasnya.
Ia mengakui, pembelajaran secara daring membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tua, terutama anak-anak kelas 1 hingga 3 SD. “Karena mereka masih belum mampu mandiri,” ujarnya.
Sementara itu pendapat berbeda disampaikan wali murid lain Umi Farida. Pihaknya berharap pemerintah daerah segera membuka sekolah tatap muka, karena sekolah daring justru merepotkan orang tua.
“Kalau daring terus, pasti kurang maksimal. Anak itu akan lebih nyaman dan nurut jika belajar dengan guru. Kalau sama orang tua pasti beda, silakan tanya sama wali murid yang lain, keluhannya sama,” kata Farida.
