LINTASJATIM.com, Surabaya – Praktik perekrutan perempuan untuk melayani pelanggan di sebuah apartemen Surabaya berujung proses hukum bagi Juli Indrawan. Terdakwa kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut dituntut hukuman penjara selama satu tahun sembilan bulan.
Dikutip dari detikJatim.com, tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya, Siska Cristina, dalam persidangan pada Selasa (10/11/2026).
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juli Indrawan dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan dan dikurangi masa penahanan,” kata Siska saat membacakan tuntutan.
Dalam perkara tersebut, Juli diduga berperan mencarikan perempuan atau Ladies Companion (LC) untuk melayani pelanggan di sebuah apartemen di Surabaya pada Februari 2026, bertepatan dengan bulan Ramadan.
Perkara ini bermula ketika seorang pria bernama Rio meminta bantuan Juli untuk mencarikan perempuan yang akan menemani kerabatnya, Fransiscus.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, Juli mengirimkan sejumlah foto perempuan kepada Rio. Setelah menentukan pilihannya, Rio kemudian menghubungi Juli untuk mengatur pertemuan dengan tarif Rp1,5 juta.
Pertemuan antara pihak-pihak tersebut akhirnya berlangsung di sebuah apartemen. Juli kemudian mempertemukan perempuan yang dipilih dengan Fransiscus untuk menemani hingga melakukan hubungan badan.
Usai melayani Fransiscus, perempuan tersebut menerima uang sebesar Rp3,2 juta. Uang itu kemudian dibagi dengan Juli.
Kasus tersebut terungkap ketika polisi menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Sekitar pukul 22.00 WIB, petugas memperoleh informasi mengenai aktivitas tempat karaoke yang masih beroperasi selama Ramadan.
Saat melakukan pemeriksaan, polisi menemukan Fransiscus bersama perempuan tersebut di lokasi. Dari keterangan perempuan itu, petugas mengetahui bahwa Juli merupakan pihak yang mencarikan pekerjaan untuk menemani pelanggan.
Berbekal informasi tersebut, polisi kemudian mengamankan Juli yang diduga berperan sebagai muncikari.
Dalam perkara ini, Juli dinilai melanggar Pasal 30 juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan ketentuan berlapis, yakni Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
