Lintasjatim.com, Surabaya - Student Research Center (SRC) Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur kembali melakukan riset terkait isu terkini mengenai pelajar. Kali ini, riset SRC fokus meneliti tanggapan pelajar mengenai Peraturan Kemendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang acuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 khususnya tentang Sistem Zonasi.

"Apa yang menjadikan PPDB Zonasi penting bagi pelajar? objek kebijakan ini adalah pelajar, sedangkan sementara ini belum pernah melibatkan pelajar sebagai subjek perihal keputusan terkait sistem zonasi. Survey ini menjadi langkah nyata para pelajar Jawa Timur sebagai generasi yang mempunyai concern terhadap perubahan bangsa di dunia pendidikan. Dalam mempersiapkan pelajar sebagai aktor utama untuk menentukan masa depan Jawa Timur, Indonesia" kata Choirul Mubtadiin selaku ketua PW IPNU Jawa Timur.

Ketua SRC, Ahmad Ainun Najib mengatakan pihaknya mengambil tema penerapan sistem zonasi karena banyak mengundang tanggapan baik pro maupun kontra. Riset ini, sambungnya, berupaya menangkap tanggapan pelajar sebagai objek kebijakan zonasi yang selama ini tidak dilibatkan oleh Kemendikbud.

"Senin, (15/7) adalah hari pertama pelajar masuk sekolah menjadi momentum untuk mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan kebijakan sistem zonasi. Hasil riset kami bisa menjadi salah satu referensinya," terang Najib.

Ia menjelaskan objek penelitian ini adalah pelajar yang sedang mendaftar ke SMA tahun 2019, Survei PPDB sistem zonasi dilakukan pada tanggal 24-29 Juni 2019, dengan responden dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

"Tercatat 56% responden perempuan dan 44% responden laki-laki yang mengisi kolom survei yang disediakan. Survei ini mengambil responden pelajar lulusan SMP tahun 2019, dan sedang menadaftarkan diri ke SMA. Hal ini disesuaikan dengan penerapan PPDB sistem zonasi. Dari 398 responden 73,4% menjawab tidak setuju terhadap PPDB sistem zonasi , kemudian 26,6% menjawab setuju," terangnya.

Alasan penolakan PPDB sistem zonasi, sambungnya, adalah tidak bisa masuk ke sekolah yang diharapkan 46,4%, fasilitas sekolah belum merata 11,3%, kemudian 9,2% beralasan Penerapan zonasi ppdb 2019 yang terkesan mendadak, selebihnya setuju dengan alasan Pemerataan pelajar dengan nilai UN tinggi 13,3%, Menghapus predikat sekolah favorit 13%, dan Jarak sekolah dekat dengan rumah 6,4%.

Lebih lanjut, Najib menambahkan dengan diterapkanya PPDB sistem Zonasi di sekolah negeri, SRC juga melakukan survei ketertarikan pelajar terhadap sekolah swasta. Hasilnya, 41,3% pelajar ingin daftar ke swasta dan 58,7 menjawab tidak ingin masuk ke sekolah swasta.

Ketika ditanya alasan tertarik atau tidak tertarik ke sekolah swasta responden menjawab 36,8% beranggapan sistem zonasi mempersempit peluang ke sekolah impian, 30,7 % tetap ingin sekolah di SMA negeri, 17,1 biaya sekolah swasta lebih mahal, dan 15,4% fasilitas dan tata kelola sekolah swasta lebih bagus.

"Hal yang menarik ketika pelajar diberi pertanyaan tentang usulan apabila bertemu Mendikbud. Sebagian besar pelajar meminta untuk menghapus PPDB sistem zonasi karena tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan," tandasnya.

Lintasjatim.com, Opini- Tugas pemerintah saat ini seharusnya adalah meratakan terlebih dahulu segala aspek yang berhubungan dengan satuan pendidikan, baik kulitas, fasilitas, kompetensi gurunya sebelum meratakan akses pendidikan dengan menggunan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan inilah yang menjadi cita-cita ideal bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan kata lain cita-cita tersebut adalah amanat kepada setiap pemerintah yang ada di negara Indonesia untuk mewujudkannya.

Salah satu dari tujuan yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 45 di atas adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini mengandung pengertian bahwa negera lewat pemerintah Indonesia berkewajiban mewujudkan masyarakat yang terdidik secara umum maupun secara khusus. Jiwa ini kemudian tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 BAB XIII Pasal 31 yang intinya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar selanjutnya pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar tersebut.

Sebagai landasan operasional maka pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukum yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional” dan selanjutnya untuk mengatur sistem penerimaan peserta didik baru maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan produk hukum yang gunanya sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, produk hukum ini adalah Permendikbud No. 14 Tahun 2018.

Apabila ditinjau dari sisi hukum, maka urutan produk-produk hukum ini adalah legal konstitusioanal dalam arti sah secara hukum. Hal ini dikarenakan produk hukum yang di bawah tidak diperbolehkan bertentangan dengan produk hukum yang di atasnya. Dari produk-produk hukum tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah “Apakah implementasi petujuk pelaksanaan dan teknis penerimaan peserta didik baru yang tertuang dalam Permendiknas No. 14 Tahun 2018 ini mewakili keadilan bagi hak rakyat sebagai warga negara Indonesia dalam mendapatkan keadilan hukum khususnya dalam mendapatkan pendidikan?”

Dalam Permendiknas No. 14 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tujuan dikeluarkannya produk hukum yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru ini adalah “peningkatan akses layanan pendidikan ke masyarakat”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka proses penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada azas objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminasi dan berkeadilan. Bila dicermati dari tujuannya maka Permendiknas ini adalah ideal dan sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu landasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah anti diskriminasi. Diskriminasi berasal dari bahasa latin yaitu discriminatus yang artinya membagi atau membedakan. Banton (dalam Sunarto, 2004) menyampaikan bahwa diskriminasi merupakan perlakuan membedakan seseorang kriteria, katagori, atau kelompok tertentu. Hal ini bermakna bahwa apapun kebijakan yang arahnya membeda bedakan perlakuan terhadap kriteria atau kategori masyarakat adalah bentuk diskriminasi.

Pada Permendiknas No. 14 Tahun 2018 memuat salah satu alasan sistem penerimaan peserta didik baru adalah anti diskriminasi. Menurut Theodorson (dalam Danandjaja, 2013), kategori diskriminasi yang dimaksud dapat terjadi pada perlakuan yang membeda-bedakan berdasarkan ras, kesukubangsaan (primordial), religi, gender, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah membeda bedakan berdasarkan atas suatu prestasi juga termasuk diskriminasi? Tentu jawabannya tidak.

Mengapa demikian, karena prestasi bukan perbedaan pada manusia yang bersifat tetap seperti halnya ras, primordial, gender ataupun religi. Prestasi dapat diperoleh oleh siapa saja tanpa terkecuali baik orang kaya, kurang mampu, orang kota, orang desa, suku Jawa, suku Sunda, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buda, agama Kong Hu Chu dan lain-lain asalkan peserta didik itu memiliki kemauan dan usaha yang tinggi. Banyak orang pandai berasal dari golongan mampu tapi juga tidak sedikit orang pandai berasal dari golongan yang kurang mampu.

Sehingga membeda-bedakan tingkat prestasi bukanlah bentuk dari diskriminasi melainkan upaya spesifikasi dalam mempermudah memilih pendekatan dan metode pembelajaran. Hal ini dikarenakan ada peserta didik yang berpotensi berprestasi di bidang akademik tapi di sisi lain dengan subtansi yang sama, berpotensi berprestasi di bidang non akademik.

Selanjutnya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini menggunakan sistem zonasi di mana masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan yang terdekat, artinya satuan pendidikan berkewajiban untuk menerima peserta didiknya berdasarkan dari zona terdekat terhadap satuan pendidikan tersebut. Sistem ini berkonsekuensi bahwa calon peserta didik diharuskan memilih satuan pendidikan yang terdekat dan satuan pendidikan harus menerima calon peserta didik yang domisilinya terdekat terhadap satuan pendidikan tersebut.

Pada dasarnya sistem zonasi adalah ideal, dengan sistem ini sebenarnya memudahkan masyarakat sendiri dalam mendapatkan akses pendidikan. Jika dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat seperti saat ini, maka permasalahan ini bukan pada sistem zonasinya yang di dalamnya terkandung tujuan mulia yaitu meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri.

Bahwa apapun kebijakan yang dikeluarkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yaitu untuk memenuhi keadilan hukum atas kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Beberapa ahli menyampaikan bahwa kebijakan berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik. Hal tersebut berarti bahwa suatu kebijakan diharapkan dapat menyelesaikan suatu masalah dan tidak menimbulkan adanya masalah baru.

Bahwa kedilan harus dirasakan oleh semua masyarakat adalah makna tersurat dari sila ke lima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jangan sampai kebijakan yang sebenarnya bersifat mulia justru menghasilkan ketidak adilan di masyarakat sebagai penerima kebijakan tersebut karena kebijakan yang dikeluarkan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang berdasarkan atas suatu keadilan.

Sistem zonasi bisa dilaksanakan dengan ideal dan tidak menghasilkan ketidak adilan di masyarakat jika seluruh satuan pendidikan memiliki tingkat nilai akreditasi, fasilitas pendukung pendidikan, dan kompetensi tenaga-tenaga pengajar yang sebanding. Dengan demikian mayarakat akan mendapatkan akses pendidikan yang sama dimanapun domisilinya. Jika ini tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah diskriminasi wilayah yang sebenarnya kontra produktif dengan dasar tujuan kebijakan ini yang anti diskriminasi.

Mengapa demikian? Karena yang akan terjadi adalah terdapat sebagian masyarakat yang diuntungkan karena sebagian masyarakat tersebut berada di wilayah yang berdekatan dengan sekolah yang berkualitas (khususnya daerah perkotaan) dan ada sebagian masyarakat yang dirugikan karena berada di wilayah yang dekat dengan sekolah dengan fasilitas pendukung atau kompetensi guru yang masih rendah (khusunya yang jauh dari perkotaan). Keadilan bukan masalah kuantitas tapi lebih ke masalah kualitas. Fenomena ini ditanggapi oleh masyarakat dengan cara memindahkan alamat putra putrinya dengan tujuan mendapatkan sekolah seperti yang diinginkan. Ini semua adalah bukti belum terpenuhinya syarat-syarat yang harus dipenuhi pada kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan mengunaan sistem zonasi.

Salah satu permasalahan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi adalah upaya peningkatan kualitas pendidikan. Apabila tidak cermat, bijaksana dan teliti maka kebijakan ini bukan menuju meningkatkan kualitas pendidikan secara bersama sama tetapi justru turunnya kualitas pendidikan secara bersama sama. Kualitas pendidikan mungkin akan merata tapi tidak merata majunya tetapi merata stagnannya.

Oleh karena itu sebelum mengeluarkan kebijakan ini sebaiknya pemerintah tentunya melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memahami permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat, tingkat kesenjangan pada satuan-satuan pendidikan yang dikelola negara, tingkat kompetensi guru yang tidak sama antara satuan-satuan pendidikan dan jumlah satuan-satuan pendidikan yang ada. Sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut sudah terselesaikan sebelum kebijakan penerimaan peserta didik baru ini dikeluarkan. Selain itu pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini akan berhubungan dengan kementerian-kementerian yang lain.

Kebijakan ini berhubungan dengan sistem perotasian aparatus negara khususnya tenaga pendidik yang berhubungan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berpengaruh juga pada Kementerian Keuangan. Pemerataan ini tentunya tidak hanya diperuntukkan pada sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbud, akan tetapi harus mencakup seluruh sekolah termasuk sekolah di bawah Kementerian Agama.

Tugas pemerintah saat ini seharusnya adalah meratakan terlebih dahulu segala aspek yang berhubungan dengan satuan pendidikan, baik kulitas, fasilitas, kompetensi gurunya sebelum meratakan akses pendidikan dengan menggunan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Seluruh sekolah harus sama, baik di kota, di desa, daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Peningkatan kualitas guru-guru pada satuan pendidikan yang dianggap masyarakat belum memiliki kualitas yang baik adalah wajib dilaksanakan selain kebijakan pemindahan tugas guru secara merata. Selain itu diperlukan kerjasama dengan kementerian yang lain untuk lebih mensukseskan tujuan dari kebijakan ini.

Dengan demikian harapannya pendidikan nasional di Indonesia bisa merata. Seluruh masyarakat akan mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan secara adil, tidak diskriminatif dan semoga pendidikan di Indonesia bisa maju, meningkat dan berkualitas secara merata.

* Sigit Pramono, Sekretaris DPC Ikatan Sarjana Republik Indonesia (ISRI) Kota Malang


Source : www.tokohkita.co

Lintasjatim.com, Blitar – Salah satu penggiat litetasi dari Komunitas Literasi Kebangsaan Blitar (KLB) Nata Dian, mengapresiasi kinerja gubenur jawa timur khususnya dalam bidang pendidikan. Bahwa gubenur Khofifah Indar Parawansa telah memastikan pelajar tingkat SMAN tahun ajaran 2019-2020 akan bebas SPP dan SMA swasta sederajat akan mendapatkan biaya subsidi SPP dengan nilai berbeda.

"Kita akan mulai melaksanakan pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) mulai tahun ajaran baru mendatang. SMA dan SMK Negeri sudah gratis semua. Tapi untuk yang swasta kita memberi subsidi," kata Khofifah, Surabaya, Senin (10/6/2019) dicuplik dari surabaya.tribunnews.com

“Pendidikan merupakan instrumen yang penting dalam membangun dan mencetak generasi bangsa. Karena pendidikan sebagai wadah yang paling strategis dalam menentukan kondisi sosial masyarakat masa sekarang maupun yang akan datang." Ujar Nata saat ditemui Lintasjatim.com, Selasa (25/06/2019).

Nata juga menjelaskan bahwa perlunya memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena ini salah satu bagian amanat konstitusi.

“Tentunya meningkatkan potensi sumber daya manusia adalah wajib karena sudah diamanatkan dalam pembukaan UUD yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa." Jelas Nata yang juga merupakan anggota IPNU Kabupaten Blitar.

Dengan cara ini, kata Nata, pendidikan formal khususnya pendidikan 12 tahun dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga besar hapanya mampu mengubah dan menggerakan kondisi sosial menuju lebih baik.

Dirinya kembali menegaskan, bantuan biaya pendidikan akan menjadi bagian dari proses untuk meningkatkan daya gerak bangsa menuju kemajuan karenan prasyarat kemajuan adalah sumber daya produktif (IPTEK). Bangsa tanpa penguasaan akan IPTEK akan menjadi keterbelakaan karena tidak dapat mengola potensi kekayaan alam bangsa sendiri

“Pendidikan yang disubsidi oleh pemerintah diharapakan mampu membantu dan memberikan peluang yang sama bagi setiap anak bangsa dalam mengembangkan dan mencetak mentalitas yang tangguh, religius, berfikir ilmiah dan merdeka serta kreatif dalam menyikapi perkembangan zaman, sehingga akan memajukan IPTEK dan tentunya IPTEK yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa dan negara serta digunakan untuk tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.” pungkasnya. (ndn/st)

Lintasjatim.com, Surabaya - Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa SMA dan SMK Negeri di Jatim tahun ajaran baru 2019/2020 sudah bebas biaya SPP.

Sedangkan SMA/SMK swasta bakal mendapatkan biaya subsidi SPP dengan nilai berbeda. Ada sekolah yang masih belum full dan sebaliknya ada pula yang bahkan subsidinya lebih besar dibandingkan dengan biaya SPP yang dibebankan semula.

Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah seusai sidak pengambilan pin PPDB di SMAN 15 Surabaya, Senin (10/6/2019).

Khofifah bahkan menyatakan cukup banyak sekolah yang besaran subsidi dari Pemprov malah surplus.

"Kita akan mulai melaksanakan pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) mulai tahun ajaran baru mendatang. SMA dan SMK Negeri sudah gratis semua. Tapi untuk yang swasta kita memberi subsidi," kata Khofifah.

Bagi yang nilai subsidinya lebih kecil dibandingkan SPP yang dibebankan ke siswa maka selisihnya dikatakan Khofifah boleh dibebankan pada orang tua murid.

"Tapi di beberapa wilayah justru ada yang surplus subsidinya, kita berharap surplus yang ada bisa digunakan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut," tegas Khofifah.

Ia mengatakan adanya program TisTas tak lain adalah untuk mencapai tujuan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. Yang saat ini posisinya IPM Jawa Timur terendah di pulau Jawa dan urutan ke 14 di Indonesia.

Selain itu, dalam program TisTas di samping SPP gratis, Pemprov Jawa Timur juga memberikan seragam gratis pada seluruh siswa baru. Baik untuk sekolah negeri maupu swasta.

Sehingga kelak para orang tua wali murid tak perlu dipusingkan biaya atau penarikan biaya untuk seragam yang biasanya menjadi beban saat masuk ke jenjang SMA atupun SMK.

Hal senada juga disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Hudiyono. Ia menegaskan bahwa subsidi yang diberikan Pemprov Jatim berdasarkan indeks di masing-masing wilayah di Jawa Timur. Dari indeks yang ada baru diketahui berapa subsidi yang didapatkan di masing-masing sekolah.

"Ada sekolah yang SPP-nya Rp 135 ribu per bulan. Tapi misalnya diberikan subsidi Rp 125 ribu. Nah selisihnya ditanggungkan ke orang tua. Tapi juga ada yang dapat subsidi Rp 185 ribu padahal SPP-nya Rp 125 ribu, maka selisihnya harus digunakan sekolah untuk peningkatan mutu siswanya," tegas Hudiyono.

Namun, jikalau untuk sekolah swasta masih menarik biaya maka harus bergantung pada kesepakatan bersama komite sekolah.

(Surabaya.tribunnews.com/ndn)

Lintasjatim.com, Surabaya - Samsudin, warga Pegirian Surabaya melalui kuasa hukumnya M Soleh mengajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terkait sistem zonasi yang dinilai tidak fair karena memilih siswa berdasarkan jarak bukan nilai ujian.

"Kami meminta supaya MA menguji materi Pasal 16 ayat 1 sampai 7,  Pasal 26 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 1 dan 2, Pasal 29 ayat 1 dan 2,Pasal 30 ayat 1 dan 2. Dimana dalam pasal pasal tersebut menekankan aturan seleksi siswa baru berdasarkan jarak rumah dengan sekolah dan memperhitungkan nilai ujian nasional sebagai alternatif terakhir," terang Soleh dikutip Kantor Berita RMOLJatim pada sejumlah wartawan, Kamis (19/6/2019).

Baca Juga: Temukan Banyak Permasalahan IT, KOMPAK Minta Tunda PPDB Online

Soleh pun berharap, agar uji materiil yang diajukannya tersebut bisa diputusakan dalam waktu dekat.

"Sehingga tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi wali murid dan siswa di Indonesia," pungkasnya.

Untuk diketahui, sistem PPDB jalur zonasi ini juga sempat mendapat penolakan dari wali murid di Surabaya yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Anak SMP Se-Surabaya (KOMPAK) dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Grahadi Surabaya.

Mereka menilai kebijakan zonasi yang diterapkan Mendikbud untuk tahun ini harus dibatalkan. Karena sangat merugikan siswa yang berprestasi tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri akibat jarak zonasi tersebut.

Selain itu, kebijakan zonasi sangat belum matang dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat meski dengan alasan pemerataan pendidikan untuk semua kalangan. (rmoljatim.com/ndn)

Lintasjatim.com, Surabaya – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 2019/2020 di Provinsi Jawa Timur untuk jalur zonasi berbasis jarak rumah (50% dari pagu sekolah) dan Nilai Ujian Nasional (20% dari pagu sekolah) yang menggunakan sistem online (daring) telah dimulai pada Senin (17/6/2019) dan akan berakhir Kamis (20/6/2019) pukul 24.00 WIB.

Dalam proses PPDB yang telah berlangsung selama dua hari tersebut, Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) Surabaya, menemukan banyak terjadi permasalah di sistem IT yang digunakan.

Koordinator KOMPAK Surabaya, Jospan mengungkapkan sistem seleksi online PPDB yang beralamat di ppdbjatim.net berkali-kali menglami kesalahan pemeringkatan, dimana anak yang mestinya lolos pemeringkatan baik berdasarkan jarak rumah, maupun nilai UN, ternyata hilang dari daftar sementara peserta didik yang diterima.

“Sistem IT untuk seleksi yang dibangun teman-teman ITS ternyata belum siap, belum ada uji coba yang layak, sehingga saat pelaksanaan data pemeringkatannya kacau balau,” ungkap Jospan lewat keterangan tertulis, Selasa (18/6/2019).

Dari berbagai permasalahan yang timbul tersebut, Jospan menilai, sistem PPDB berbasis seleksi jarak tempat tinggal ke sekolah belum siap diterapkan di Kota Surabaya.

Selain itu, imbuh Jospan, dari berbagai temuan dalam PPDB dua hari ini, terbukti PPDB dengan menggunakan jarak rumah sebagai pertimbangan, sangat tidak adil bagi anak dan justru tidak terbukti bahwa sistem ini betul-betul mendekatkan anak ke sekolah.

“Misal, anak yang jarak rumahnya lebih dekat hanya beberapa ratus meter ke SMA X, ternyata malah diterima di SMA Y yang jaraknya satu kilometer lebih,” ujar Jospan.

Fakta lain yang ditemukan, kata Jospan, anak yang jarak rumahnya hanya 500-an meter dari sekolah juga tidak diterima di PPDB, berhubung pagu zonasi sekolah yang dipilih telah penuh.

“Padahal anak tersebut memiliki hasil belajar yang jauh lebih baik dari anak-anak yang diterima. Lantas kemana anak-anak tersebut harus sekolah?” katanya.

Oleh karena itu, KOMPAK menuntut agar PPDB SMAN di Jatim untuk dihentikan dan dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sekolah yang terbatas di Surabaya dan sebarannya yang tidak merata.

“Tunda dan hentikan sistem PPDB online sampai dengan siapnya sistem dan di evaluasi dengan menerapkan prinsip yang berkeadilan melihat kondisi aktual Surabaya,” kata Jospan.

Disampaikan juga oleh Jospan, mempertimbangkan berbagai masalah diatas, tidak ada salahnya dan jauh lebih siap, baik bagi Dinas Pendidikan Jatim maupun warga Surabaya, jika kembali menggunakan sistem PPDB tahun lalu.

“Kembali ke sistem PPDB tahun lalu yang mengakomodir hasil belajar anak dan lebih berkeadilan dan sesuai hak azasi anak dalam memperoleh pendidikan berkualitas,” tukasnya.

Sementara itu, Ferry Koto dari Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) berharap Dinas Pendidikan Jawa Timur memperhatikan berbagai permasalah yang telah muncul dari PPDB online berbasis jarak kali ini, dan segera melakukan evaluasi baik secara sistem IT maupun mekanisme seleksi.

“Karena keterbatasan jumlah SMAN di Surabaya, daya tampung yang hanya 6 ribuan, dan jumlah lulusan SMP yang mencapai 67 ribuan, maka harus dilakukan seleksi penerimaan yang berkeadilan,” kata Ferry.

Menurut Ferry, dengan terbatasnya daya tampungan SMAN di Surabaya dan sebarannya yang tidak merata di seluruh Kecamatan yang ada, maka kompetisi untuk memperoleh kesempatan belajar di SMA Negeri tidak dapat dihindari.

“Kompetisi haruslah dirancang dengan ukuran yang bersumber dari anak, bukan berdasarkan kemampuan orang tua, seperti kemampuan membeli atau menyewa rumah dekat ke sekolah. Sistem yang adil itu adalah seleksi berbasis hasil belajar anak. Yang bisa kita terima saat ini yakni hasil ujian nasional (UN),” tutur Ferry.

Selain itu, Ferry berharap sosialisasi PPDB online harus lebih gencar dilakukan Dinas Pendidikan Jatim, karena terbukti akibat kurangnya sosialisasi banyak anak yang gagal masuk SMAN karena salah dalam strategi pendaftaran.

“Ada info di kalangan orang tua yang menyebut PPDB kali ini harus cepat-cepatan daftar agar bisa diterima. Padahal faktanya sistem PPDB ini bukan menyeleksi siapa yang cepat daftar, tapi berdasar jarak rumah ke sekolah untuk zonasi dan nilai UN untuk seleksi UN,” tukas Ferry. (beritajatim.com/st)

Lintasjatim.com, Surabaya – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Tahun Ajaran 2019. Untuk itu, ia meminta orang tua murid lebih berhati-hati dan memahami betul regulasi terkait PPDB ini.

“Saya mendengar ada yang dimintai uang sekian agar anaknya bisa diterima di sekolah tertentu. Saya sudah minta Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim kirim staf untuk mengecek dan hal itu ternyata tidak benar. Jadi, kalau ada yang meminta uang kemungkinan orang tersebut broker, hanya cari keuntungan saja,” tegas Khofifah, sapaan lekatnya usai acara Halal Bihalal dengan pegawai Dinas Pendidikan Jatim, Kepala Sekolah SMA/SMK se-Jatim serta pegawai dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim di Islamic Center Surabaya, Jumat (14/6/2019).

Menurut dia, hal seperti ini bisa terjadi di banyak tempat, tidak hanya saat proses PPDB saja. Untuk itu, ia membuka diri menerima segala keluhan, temuan dan masukan dari masyarakat untuk nantinya segera direspon dan dibahas.

“Untuk itu, saya meminta semua pihak untuk bisa menjaga kebersihan dari proses PPDB yang berjalan ini,” kata mantan Menteri Sosial ini.

Sementara itu, terkait masalah zonasi sesuai aturan Permendikbud nomor 51 tahun 2018, Khofifah mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk menyampaikan berbagai masukan dari masyarakat.

Selain itu, dari pertemuan ini ia berharap ke depan ada format yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, karena ia meyakini tidak ada regulasi atau kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak.

Dari pertemuan tersebut, dilaporkan bahwa sebanyak 90 persen merupakan zonasi penuh. Dari zonasi penuh ini sebanyak 20 persen untuk keluarga kurang mampu dan sebanyak 5 persennya untuk anak-anak buruh. Ia berharap sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 hal ini bisa dimaksimalkan.

Khofifah menjelaskan, kuota 20 persen bagi keluarga tidak mampu ini menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan. Di mana salah satu upaya pengurangan kemiskinan adalah dengan memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

“Sampai pukul 01.00 dinihari tadi (14 Juni,red) terkonfirmasi kira-kira 70 persen dari kuota untuk keluarga kurang mampu ini sudah terisi,” terangnya.

Dia menambahkan, bila ada pihak-pihak yang kurang berkenan anaknya bersekolah bersama dengan anak-anak kurang mampu ini, ia memastikan hal ini tidak akan mempengaruhi prestasi anak-anak. Apalagi dengan adanya Sistem Kredit Semester (SKS),.memungkinkan anak mereka untuk tetap berpacu dengan prestasi.

Anak-anak pun masih bisa mencari tambahan pendidikan, melalui les musik atau bimbingan belajar. Artinya, bagi keluarga mampu, mereka tetap bisa menambahkan apa yang diinginkan oleh keluarga dan terutama anak-anak mereka.

“Jadi saya mohon ini adalah starting point kita untuk memberikan peluang bagi anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Kita saling mengawal dan mengontrol. Insya Allah tidak akan ada penurunan kualitas di lembaga pendidikan, yang ada sebaliknya kita justru ingin mendirikan di semua zona itu ada sekolah-sekolah yang bisa memberikan persepsi publik bawah ini memang sekolah unggulan,” terangnya.

Sementara itu, saat acara halal bihalal, Khofifah meminta para guru menyeimbangkan pengajaran yang tidak hanya mengedepankan intelektualitas, tapi juga nilai spiritual dan sosial. Hal ini dilakukan guna mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas sebagai bagian dari Program Nawa Bhati Satya yakni Jatim Cerdas.

“Guru mapel apapun tolong hal ini diajarkan kepada siswa. Bila hanya terpaku dengan mapel yang kita ajarkan maka tidak ada penyentuhan yang membangun jiwa. Kebanyakan hanya membangun intelektualitas tapi karakter tidak,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/gubernur-khofifah-tidak-ada-pungutan-apapun-dalam-ppdb/

Lintas Jatim merupakan portal berita yang menyajikan berbagai informasi aktual seputar peristiwa atau kegiatan yang ada di Jawa Timur.

9459756
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11646
17901
47588
9214071
402135
465032
9459756
Your IP: 54.81.69.220
2019-07-23 16:44