LINTASJATIM.com, Lamongan – Kabupaten Lamongan ditunjuk sebagai daerah percontohan nasional dalam simulasi penebusan pupuk subsidi untuk sektor perikanan. Uji coba ini menjadi bagian dari persiapan penerapan kebijakan secara nasional yang dijadwalkan mulai Januari 2026.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2025, yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan budidaya.
Dikutip dari detikJatim.com, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menilai kebijakan ini sebagai peluang besar untuk mendongkrak produktivitas tambak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petambak di daerahnya.
“Petambak Lamongan diharapkan bisa memanfaatkan pupuk subsidi ini untuk mendorong peningkatan hasil budidaya. Dampaknya tentu akan terasa pada kesejahteraan mereka,” ujar Yuhronur Efendi saat menghadiri sosialisasi dan simulasi penebusan pupuk subsidi di Desa Sukorejo, Kecamatan Turi, Minggu (21/12/2025).
Ia menegaskan bahwa pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan budidaya tambak. Dengan ketersediaan pupuk bersubsidi, produktivitas di sektor perikanan diyakini akan meningkat secara signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, Yuhronur juga menyoroti pentingnya pendataan petambak. Saat ini, sekitar 23 ribu petambak di Lamongan telah tercatat dalam e-Rencana Sistem Pertanian (ERSP), sementara jumlah total petambak diperkirakan mencapai 30 ribu orang.
“Peran aktif Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan Lapangan sangat dibutuhkan. Kelengkapan data ERSP akan berpengaruh langsung pada alokasi pupuk subsidi yang diterima Lamongan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan sekitar 295 ribu ton pupuk subsidi untuk mendukung sektor perikanan budidaya secara nasional.
“Subsidi ini disiapkan untuk meningkatkan produktivitas pangan berbasis perikanan sekaligus memastikan penyaluran pupuk berjalan transparan dan berbasis teknologi digital,” ujar TB Haeru Rahayu.
Melalui simulasi di Lamongan, pemerintah berharap memperoleh gambaran nyata terkait mekanisme distribusi pupuk subsidi kepada petambak. Pemerintah pusat dan daerah juga memastikan pendampingan penuh agar petambak dapat mengakses pupuk subsidi tanpa kendala.
“Dengan aturan baru ini, petambak tidak perlu khawatir. Penyuluh Perikanan Lapangan, Dinas Perikanan, dan pemerintah daerah sudah berkomitmen mendampingi dan menyukseskan program ini,” pungkasnya.
