LINTASJATIM.com, Gresik – Persoalan transportasi laut rute Bawean-Gresik kembali menjadi sorotan setelah berbagai komunikasi melalui diskusi dan audiensi dengan pemerintah daerah dinilai belum menghasilkan solusi yang memberikan kepastian.
Kondisi tersebut mendorong Kerukunan Warga Bawean Gresik (KWBG) dan Pemuda Bawean Gresik (PBG) menyampaikan persoalan transportasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah warga itu mendapat dukungan dari Ikatan Mahasiswa Kebontelukdalam (IMK). Organisasi mahasiswa tersebut menilai keputusan menyurati Presiden menjadi sinyal bahwa persoalan konektivitas Pulau Bawean membutuhkan perhatian lebih serius.
Koordinator Isu Kebijakan Publik dan Pemerintahan IMK, Ahyani, mengatakan masyarakat sebelumnya telah menempuh jalur komunikasi di tingkat daerah. Namun, persoalan yang terus berulang membuat warga mencari ruang penyelesaian di tingkat yang lebih tinggi.
“Sudah beberapa kali masyarakat Bawean melakukan diskusi maupun audiensi dengan pihak kabupaten, tetapi persoalan ini belum kunjung mendapatkan penyelesaian. Karena itu, melayangkan surat kepada Presiden merupakan langkah yang tepat sekaligus mendesak,” ujar Ahyani.
Menurutnya, pemerintah perlu memandang surat tersebut bukan sekadar pengaduan, melainkan alarm mengenai kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan terhadap konektivitas yang memiliki kepastian.
Bukan Sekadar Persoalan Pelayaran
Ahyani mengingatkan agar persoalan transportasi Bawean tidak hanya dipandang sebagai masalah operasional kapal. Bagi masyarakat kepulauan, transportasi laut merupakan jalur penting yang menunjang berbagai aktivitas kehidupan.
Mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, kegiatan ekonomi, hingga akses pelayanan kesehatan sangat bergantung pada tersedianya transportasi laut.
“Ketika kapal berhenti, persoalannya bukan hanya soal orang tidak bisa bepergian. Ada masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan, ada kebutuhan logistik, ada aktivitas ekonomi, dan ada kebutuhan lain yang bergantung pada konektivitas laut,” katanya.
Menurut Ahyani, risiko tersebut semakin besar ketika gangguan transportasi terjadi bersamaan dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mendesak.
“Tidak menutup kemungkinan, jika kemandekan kapal terus berulang, masyarakat Bawean akan mengalami kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi keadaan kritis, keterbatasan akses transportasi dapat memperbesar risiko terhadap keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Minta Solusi Jangka Panjang
IMK menilai persoalan yang berulang seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi pola penanganan transportasi Bawean.
Ahyani mempertanyakan efektivitas penyelesaian apabila persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harus kembali dibawa melalui berbagai forum hingga akhirnya disampaikan kepada Presiden.
Ia berharap pemerintah tidak hanya bergerak ketika gangguan transportasi terjadi, tetapi menyiapkan mekanisme yang mampu memberikan kepastian akses bagi masyarakat Bawean.
“Harapannya, surat kepada Presiden ini tidak berhenti sebagai surat pengaduan. Harus ada solusi konkret dan kebijakan yang memberikan kepastian kepada masyarakat Bawean,” ujarnya.
Menurutnya, karakter wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan transportasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat yang bergantung pada konektivitas laut.
Pemerintah diharapkan tidak sekadar menyelesaikan persoalan secara situasional, tetapi menghadirkan mekanisme yang jelas ketika terjadi gangguan pelayaran.
IMK Kawal Aspirasi Warga
Dukungan IMK terhadap langkah KWBG dan PBG menyurati Presiden menjadi bagian dari upaya mengawal persoalan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Ahyani menegaskan mahasiswa memiliki peran untuk ikut mengawal persoalan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan akses pelayanan publik.
Menurutnya, aspirasi masyarakat Bawean perlu mendapat respons serius karena persoalan konektivitas berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
Surat kepada Presiden kini menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pemerintah pusat dan daerah mampu merespons persoalan transportasi Bawean secara konkret.
Masyarakat, kata Ahyani, tidak hanya membutuhkan jawaban, tetapi juga kepastian.
Bagi warga kepulauan, transportasi laut bukan sekadar sarana perjalanan. Jalur tersebut menjadi penghubung utama dengan aktivitas ekonomi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan kehidupan lainnya.
“Jangan sampai masyarakat harus berulang kali menyampaikan keluhan hingga ke tingkat Presiden hanya untuk mendapatkan kepastian atas konektivitas yang menjadi kebutuhan dasar mereka,” pungkasnya.
