LINTASJATIM.com, Bondowoso – Klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai ‘Partai Anak Nahdliyin’ mendapat sorotan dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Bondowoso.
Ketua PC GP Ansor Bondowoso, Fathor Rozi, meminta klaim tersebut tidak sekadar menjadi identitas politik. Menurutnya, kedekatan dengan Nahdliyin harus dibuktikan melalui kebijakan yang berpihak dan memberikan perlindungan kepada kader Nahdlatul Ulama (NU).
Sorotan itu muncul di tengah polemik pemindahan tenaga pendamping desa yang menjadi perhatian GP Ansor Jawa Timur. Fathor menyatakan mendukung sikap Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, yang mendorong adanya transparansi terkait kebijakan tersebut.
“Kalau memang anak Nahdliyin, jangan biarkan kadernya dizalimi. Buktikan dengan kebijakan yang melindungi, bukan kebijakan yang mencabut pengabdian mereka di desa,” tegas Fathor Rozi, Minggu (6/9/2026).
Fathor mengatakan tenaga pendamping desa yang telah lama bekerja dan mengabdi di wilayah masing-masing semestinya memperoleh kepastian mengenai dasar dan mekanisme pemindahan.
Ia juga menyoroti kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di bawah Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto terkait pemindahan tenaga pendamping desa ke luar daerah.
“Kami melihat ada kedzaliman di sana. Memindahkan paksa kader Nahdliyin yang jadi Tenaga Pendamping Desa ke luar daerah tanpa dasar jelas itu melukai. Mereka sudah mengabdi, sudah berakar, kok dipindah seenaknya,” ujarnya.
Menurut Fathor, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar publik mengetahui landasan kebijakan yang digunakan pemerintah. Ia meminta Kemendes PDT memaparkan dasar hukum, indikator, serta mekanisme relokasi tenaga pendamping desa.
Transparansi, kata dia, bukan hanya diperlukan untuk menjawab keresahan para tenaga pendamping desa, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang berdampak langsung terhadap pekerja pendamping di tingkat desa.
“Jangan sampai pengakuan sebagai partai Nahdliyin hanya jadi lipstik politik, sementara di lapangan kadernya ditelantarkan,” pungkasnya.
Fathor menegaskan, bagi GP Ansor Bondowoso, klaim kedekatan dengan Nahdliyin semestinya tercermin dalam sikap dan kebijakan. Identitas politik, menurutnya, harus dibuktikan melalui keberpihakan terhadap kader yang selama ini bekerja dan mengabdi di tengah masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait membuka ruang komunikasi serta memastikan setiap kebijakan pemindahan tenaga pendamping desa memiliki dasar yang jelas, transparan, dan tidak merugikan mereka yang telah menjalankan pengabdian di desa.
