LINTASJATIM.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyoroti dugaan permainan harga elpiji 3 kilogram di sejumlah daerah. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa harga gas bersubsidi tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan pemerintah.
Dikutip dari detikJatim.com, menurut Emil, elpiji 3 kg telah memiliki aturan harga yang jelas sehingga tidak boleh dijual melebihi batas yang ditetapkan.
“Sebenarnya kan harusnya harga elpiji ini diatur ya, elpiji 3 kg itu kan diatur. Jadi kalau mulai itu artinya ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan kalau sampai ada margin yang berlebih,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Ia menolak alasan kenaikan biaya distribusi sebagai dalih melonjaknya harga di lapangan. Emil menilai kondisi harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya yang bersubsidi, masih stabil sehingga tidak seharusnya berdampak pada harga elpiji.
“Nah, makanya toh harga BBM belum naik misalnya terus dia bilang ongkos angkutnya,” katanya.
Lebih lanjut, Emil mengingatkan adanya potensi oknum yang memanfaatkan situasi, terutama saat muncul kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok. Pemerintah, kata dia, akan menelusuri indikasi tersebut.
“Jadi, ada yang memanfaatkan kepanikan atau memanfaatkan kondisi stok yang ada sekarang ini dikaitkan dengan kenaikan harga. Nah, ini salah satunya kami cek,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan harga elpiji yang tidak wajar di wilayahnya. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.
Sebelumnya, harga elpiji 3 kg di Banyuwangi sempat dilaporkan melonjak hingga Rp45 ribu pada awal Lebaran 2026. Selain itu, isu kelangkaan juga muncul di beberapa titik di Jawa Timur, yang turut memicu keresahan masyarakat.
