LINTASJATIM.com, Tulungagung – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di sejumlah sekolah di Kabupaten Tulungagung menuai kritik dari wali murid. Menu yang dibagikan kepada siswa dinilai kurang memenuhi standar gizi dan terkesan asal jadi.
Dikutip dari detikJatim.com, salah satu wali murid di Kecamatan Ngunut, Wida, mengaku kecewa dengan sajian yang diterima anaknya dalam beberapa hari terakhir. Pada hari pertama Ramadan, anaknya mendapat kue spiku, pisang, kacang polong goreng, dan telur rebus.
“Kemudian kemarin roti abon, telur, apel dan kacang polong. Hari ini agak mendingan rotinya lebih besar dan ada susunya,” ujar Wida, Rabu (25/2/2026).
Meski ada sedikit perbaikan, ia menilai komposisi menu belum mencerminkan tujuan utama program MBG yang menitikberatkan pada pemenuhan gizi anak.
“Ini menunya justru mirip oleh-oleh hajatan. Banyak wali murid yang kecewa soal ini,” katanya.
Menurutnya, kritik yang disampaikan orang tua bukan bentuk ketidaksyukuran. Ia menegaskan bahwa program tersebut menggunakan anggaran negara sehingga pelaksanaannya harus sesuai ketentuan dan standar gizi yang telah ditetapkan.
“Bukan kami tidak bersyukur, tapi ini memakai anggaran negara sehingga ya harus sesuai ketentuan dong,” tegasnya.
Keluhan serupa juga ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet menyoroti variasi menu hingga memperkirakan harga bahan makanan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.
Menanggapi hal itu, Anggota Satgas MBG Tulungagung, Mamik Hidayah, memastikan pihaknya telah menampung berbagai aduan dan langsung berkoordinasi dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami japri ke SPPG dan kami memberikan arahan, misalnya menu ini yang terlalu asin atau ini terlalu banyak tepung, sebaiknya diganti dengan menu yang sesuai dengan usia. Misalnya anak SD itu ya janganlah dikasih kacang koro yang digoreng gitu ya. Kita menyarankan untuk misalnya edamame yang direbus-rebus,” ujarnya.
Ia juga meminta agar menu seperti kacang goreng diganti dengan kacang rebus, serta produk olahan seperti keripik tempe menggunakan bahan yang lebih berkualitas.
“Keripik tempe harusnya yang murni tempe, jangan yang campur tepung,” tambahnya.
Satgas menegaskan, SPPG tidak boleh hanya mempertimbangkan daya tahan makanan, tetapi juga kandungan gizi dan kesesuaian dengan usia siswa. Jika keluhan terus berulang, inspeksi mendadak akan dilakukan.
“Kalau terus ada komplain akan kami sidak. Tapi kalau misalnya setelah kita japri, SPPG yang bermasalah dia berbenah tidak lagi mengulang, gitu ya insyaAllah aman,” jelas Mamik.
Ia turut meluruskan informasi soal anggaran. Menurutnya, biaya per porsi MBG untuk siswa SD sebesar Rp8.000, sedangkan untuk SMP dan SMA Rp10.000, dengan pembagian untuk operasional dan kebutuhan lainnya.
“Bukan Rp15 ribu jadi menu semua, ada pembagiannya yang Rp3.000 untuk operasional dan Rp2.000, sisanya untuk menu,” pungkasnya.
