LINTASJATIM.com, Surabaya – Upaya penanganan banjir di kawasan Kali Lamong menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Selasa (10/2/2026).
Dikutip dari detikJatim.com, dalam pertemuan tersebut, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk mendukung program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait pengendalian banjir dan penguatan infrastruktur sungai.
Menteri PU Doddy Hanggodo menyampaikan, pembahasan bersama Sekdaprov Jatim menitikberatkan pada langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk membantu daerah.
“Ada beberapa hal yang kami diskusikan, apa saja yang bisa kami dukung untuk memperkuat Jawa Timur. Salah satunya adalah penanganan Kali Lamong,” ujar Doddy.
Ia memastikan Kementerian PU akan terlibat dalam upaya normalisasi Kali Lamong, termasuk penanganan pintu air serta koordinasi lintas balai dan dinas terkait.
“Kementerian PU akan mendukung normalisasi sungai, termasuk pintu airnya. Nanti koordinasi teknis akan dilanjutkan antara balai dan dinas di Jawa Timur,” jelasnya.
Menurut Doddy, Kali Lamong memiliki keterkaitan dengan sistem aliran Bengawan Solo. Oleh karena itu, pengaturan pintu air dan normalisasi sungai induk maupun anak sungainya dinilai penting untuk mengurangi potensi banjir saat debit air meningkat.
“Harapannya, saat debit air tinggi, air dari Kali Lamong bisa dialirkan ke Bengawan Solo dengan membuka pintu air. Ini masih akan dibahas lebih teknis oleh balai terkait,” tambahnya.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengungkapkan bahwa penanganan Kali Lamong, khususnya di wilayah Teluk Lamong, tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan perencanaan matang.
“Penanganan di Teluk Lamong ini tidak bisa cepat. Ada konsekuensi yang harus dipikirkan, termasuk kemungkinan relokasi pemukiman,” kata Adhy.
Ia menjelaskan, alternatif lain seperti pembangunan embung membutuhkan biaya besar dan belum tentu menjadi solusi permanen. Karena itu, kajian teknis dan hasil survei lapangan akan menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Kita masih menunggu hasil studi. Kalau memang ada pemukiman yang berada di bawah elevasi air dan tidak layak untuk hunian, tentu harus dipindahkan. Di Lamongan dampaknya cukup berat, sementara di Gresik lebih kepada limpasan,” pungkasnya.
