LINTASJATIM.com, Sidoarjo – Kementerian Sosial mendorong penguatan basis data penerima bantuan sosial melalui penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dikutip dari detikJatim.com, upaya tersebut disosialisasikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada para camat dan kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo sebagai langkah memastikan bantuan benar-benar menyentuh warga yang berhak.
Dalam kegiatan itu, Gus Ipul menekankan bahwa kualitas data menjadi fondasi utama seluruh program perlindungan sosial. Ia menilai masih terdapat sejumlah ketidaktepatan di lapangan yang harus segera dibenahi secara kolektif.
“Data ini sangat strategis sesuai arahan Presiden. Di lapangan masih ada yang perlu diperbaiki, dan ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kalau kita lakukan bersama dan konsisten, kesalahan data akan semakin berkurang,” kata Gus Ipul.
Ia menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Data yang telah diperbarui, lanjutnya, akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan.
Menurut Gus Ipul, pembaruan DTSEN berpotensi membuka akses bantuan sosial bagi keluarga yang selama ini belum tersentuh program pemerintah. Dengan data yang semakin presisi, bentuk bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.
“Jalur formal tetap berjalan, tapi musyawarah di tingkat dusun, RT, dan RW juga penting. Operator desa menjadi ujung tombak input data, sehingga perlu pelatihan yang memadai agar data yang dihasilkan akurat,” ujarnya.
Ia mencontohkan hasil perbaikan data di Banyuwangi yang sebelumnya menunjukkan tingkat ketidaktepatan sasaran mencapai 77 persen.
Setelah dilakukan pembenahan, angka tersebut berhasil ditekan hingga 28 persen. Ke depan, Kemensos menargetkan kesalahan data bansos bisa turun di bawah 10 persen, bahkan hingga 5 persen, seiring penerapan digitalisasi.
“Kalau data kita akurat, tidak ada keluarga miskin yang terlewat. Bantuan itu berbasis data, dan data itu berasal dari bawah, dari RT, RW, desa, hingga pusat,” tegasnya.
Selain isu data bansos, Gus Ipul juga menyinggung rencana pendirian Sekolah Rakyat, yakni program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tahun ini, kata dia, pemerintah telah membangun 104 titik Sekolah Rakyat dan akan menambah sekitar 100 titik baru.
“Kita harapkan Sidoarjo bisa masuk tahap itu, paling tidak dimulai dulu dengan rintisan,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya pembaruan data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Gus Ipul memastikan warga dengan penyakit kronis tetap berhak mendapatkan layanan kesehatan meski status kepesertaan sempat nonaktif.
“Bagi yang benar-benar membutuhkan, apalagi dengan penyakit kronis seperti cuci darah, harus tetap dilayani. Rumah sakit tidak boleh menolak,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung pemutakhiran DTSEN hingga tingkat RT dan RW. Ia menilai keakuratan data menjadi kunci keberhasilan program sosial.
“Kami di daerah tentu mendukung penuh, mulai dari RT, RW sampai desa, agar data yang dihasilkan benar-benar akurat,” ujarnya.
Terkait Sekolah Rakyat, Subandi mengungkapkan Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan lahan seluas 9,5 hektare di kawasan Buduran sebagai lokasi pembangunan. Ia menyebut Sidoarjo juga diarahkan menjadi daerah percontohan Sekolah Rakyat di Jawa Timur.
“Sidoarjo diminta menjadi percontohan di Jawa Timur agar Sekolah Rakyat ini bisa segera terwujud,” pungkasnya.
