LINTASJATIM.com, Tulungagung – Kegaduhan hingga merenggangnya hubungan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan Wakil Bupati Ahmad Baharudin tidak lagi sekadar isu internal pemerintahan. Melainkan telah menjelma menjadi persoalan publik yang menuntut ruang dialog terbuka.
Melalui diskusi publik ‘Ngaji Ngopi: From Coalition to Collision’ menjadi relevan sebagai medium refleksi politik lokal yang lebih jujur dan kritis. Acara bertajuk Berdiskusi Mencari Ngerti ini akan digelar pada Kamis (22/1/2026), pukul 19.00 WIB, bertempat di Ngaji Ngopi Kepatihan.
Forum ini menghadirkan Jairi Irawan (Golkar), Renno Mardi Putro (PKS), dan Erma Susanti (PDI Perjuangan)—tiga representasi partai pengusung utama pemerintahan daerah Tulungagung yang kini koalisinya sedang diuji oleh konflik di level eksekutif.
Mengambil tema ‘From Coalition to Collision’ secara argumentatif menegaskan bahwa konflik antara kepala daerah dan wakilnya bukanlah peristiwa spontan, melainkan akumulasi dari rapuhnya konsensus politik pasca-pemilu.
Koalisi yang solid saat kontestasi elektoral kerap kehilangan mekanisme resolusi konflik ketika kekuasaan telah diraih. Akibatnya, perbedaan kepentingan dan tafsir peran jabatan berubah menjadi benturan terbuka.
Sebagai tokoh Partai Golkar Tulungagung Jairi Irawan mendorong narasi untuk rekonsiliasi. Dan membaca konflik ini bukan sekedar pecah koalisi, tapi juga mendorong terciptanya harmoni kekuasaan yang berpusat pada visi pembangunan dan kekaryaan.
Sedangkan Erma Susanti menekankan pada politik pembangunan yang mengutamakan kinerja yang utuh satu kesatuan. Konflik pecah kongsi ini perlu upaya kritik juga dari masyarakat untuk menciptakan iklim demokrasi yang partisipatif dan kerakyatan.
Sedangkan Renno Mardi Putro juga sependapat begitu bahwa pecah kongsi ini harus segera selesai, karena tugas pejabat negara masih berlanjut dan rakyat masih menunggu realisasi progam- progam kedepan.
Pernyataan Wakil Bupati yang mengaku tidak dilibatkan dalam perencanaan APBD dan pengelolaan birokrasi memperkuat dugaan bahwa persoalan utama terletak pada desain relasi kekuasaan, bukan semata ego personal.
Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan memperlemah orientasi kebijakan publik terhadap kebutuhan rakyat.
Kehadiran partai-partai pengusung dalam forum Ngaji Ngopi menjadi penting karena konflik ini juga merupakan ujian bagi integritas koalisi politik.
Partai tidak bisa berhenti pada peran elektoral semata, tetapi dituntut bertanggung jawab secara etis dan politik dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah.
Dialog lintas partai ini menunjukkan pengakuan bahwa konflik elite harus dibaca dan diselesaikan secara kolektif, bukan ditutup-tutupi sebagai urusan pribadi.
Di tengah kejenuhan publik terhadap drama politik elite, masyarakat Tulungagung pada dasarnya tidak menuntut harmoni simbolik, melainkan keberlanjutan pembangunan.
Karena itu, diskusi seperti Ngaji Ngopi hanya akan bermakna jika mampu melahirkan kesadaran baru: bahwa koalisi politik sejatinya adalah alat untuk melayani rakyat, bukan arena konflik kekuasaan yang mengorbankan kepentingan publik.
Dengan demikian, Ngaji Ngopi: From Coalition to Collision bukan sekadar forum diskusi, melainkan cermin bagi demokrasi lokal Tulungagung.
Ia menandai kebutuhan mendesak akan politik yang lebih dewasa, transparan, dan bertanggung jawab—agar pemerintahan tidak terus tersandera oleh konflik internal pasca-pemilu.
