LINTASJATIM.com, Probolinggo – Komisi VIII DPR RI menaruh perhatian besar pada keberadaan Sekolah Rakyat Integrasi 7 Kota Probolinggo.
Dalam kunjungan lapangan bersama Pemerintah Kota Probolinggo, sekolah yang menampung siswa dari kalangan prasejahtera itu mendapat apresiasi tinggi atas kualitas fasilitas dan sistem pendidikannya, meski masih beroperasi di gedung sementara.
Dikutip dari detikJatim.com, anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menyebut Sekolah Rakyat Integrasi 7 telah memenuhi standar ideal pendidikan yang dirancang Kementerian Sosial. Ia menilai kondisi sekolah sangat baik, baik dari sisi sarana maupun pengawasan terhadap siswa.
“Meskipun masih sementara, sekolah rakyat ini adalah contoh sekolah ideal. Fasilitasnya sudah lengkap, mulai ruang kelas hingga kamar asrama, semua sesuai spesifikasi,” ujar Dini, Rabu (15/10/2025).
Sekolah yang menaungi jenjang SMP dan SMA ini dinilai layak menjadi model bagi daerah lain dalam pengembangan pendidikan berbasis sosial. Dini juga menyoroti sistem pengawasan siswa yang berjalan efektif berkat peran aktif tenaga pendidik dan wali asrama.
“Keamanannya juga baik, ada 10 wali kelas untuk 100 siswa. SDM-nya sudah memadai,” tambahnya.
Dini berharap pemerintah daerah dan pusat segera menindaklanjuti rencana pembangunan gedung permanen agar kegiatan belajar mengajar bisa lebih optimal.
“Harapannya tahun depan gedung permanen sudah bisa dibangun, supaya anak-anak belajar dengan lebih nyaman,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, menegaskan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan lahan dan dana awal untuk pembangunan sekolah permanen tersebut.
“Kami sudah menganggarkan untuk penguatan tahap awal. Tahun depan, jika sudah disetujui Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, pembangunan menyeluruh akan dilakukan di kawasan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih,” jelas Ina.
Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare, dengan 5 hektare di antaranya akan digunakan untuk kompleks sekolah. Kapasitasnya ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa.
“Lahannya sudah siap. Kami dorong pemerintah pusat agar segera menganggarkan pembangunan. Intinya, sekolah rakyat permanen ini pasti jadi,” tegas Ina.
Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera.
Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat peran Sekolah Rakyat sebagai lembaga pendidikan inklusif yang menumbuhkan kemandirian generasi muda.
